Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Sengketa Perbedaan Tarif Royalti yang Menyebabkan Kurang Bayar

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Perbedaan Tarif Royalti yang Menyebabkan Kurang Bayar

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai perbedaan tarif royalti yang menyebabkan kurang bayar. Perlu dipahami, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak di bidang jasa peledakan pertambangan.

Dalam perkara ini, wajib pajak telah melakukan transaksi pemanfaatan know-how, patent, trademark, dan software application yang dimiliki perusahaan berkedudukan di Australia (X Co).

Adapun terhadap pemanfaatan pemanfaatan know-how, patent, trademark, dan software application tersebut harus dikenakan PPh Pasal 26 atas royalti. Penetapan tarif pajak tersebut dilakukan berdasarkan pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Australia.

Baca Juga: Dorong Kepastian Hukum, OECD Rilis Panduan MAP dan APA Multilateral

Otoritas pajak melakukan koreksi karena terdapat PPh Pasal 26 atas royalti yang masih kurang dibayarkan wajib pajak. Kekurangan pembayaran tersebut dikarenakan wajib pajak tidak benar dalam menetapkan besaran tarif pajaknya tersebut. Dalam konteks ini, otoritas pajak berpendapat tarif PPh Pasal 26 atas royalti seharusnya ditetapkan sebesar 15%.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat pemanfaatan pengetahuan komersial dan pemahaman, perangkat lunak, dan pencantuman logo dikenakan tarif PPh Pasal 26 atas royalti sebesar 10%.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Baca Juga: Seleksi CHA: Triyono Martanto Ingin Pangkas Backlog Sengketa Pajak

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat wajib pajak telah memanfaatkan know-how yang dimiliki X Co.

Dalam usaha wajib pajak, know-how tersebut digunakan untuk menghasilkan unit produksi massal yang kemudian digunakan untuk memberikan jasa peledakan kepada pelanggannya. Terhadap pemanfaatan know-how tersebut, wajib pajak wajib membayar royalti kepada X Co.

Baca Juga: Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak

Berdasarkan pada fakta dalam persidangan serta penelitian atas dokumen dan keterangan para pihak, wajib pajak telah terbukti menyerahkan certificate of residency yang masih berlaku dan dikeluarkan lembaga yang berwenang di Australia.

Mengacu pada certificate of residency, pihak X Co benar-benar berdomisili di Australia. Dengan demikian, besaran tarif royalti terhadap transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan X Co ditetapkan berdasarkan pada P3B Indonesia dan Australia, yakni sebesar 10%.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 57695/PP/M.IIA/13/2014 pada 25 November 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 9 Maret 2015.

Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Pajak, Ini Kesepakatan Baru Inclusive Framework

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan September 2008 senilai Rp628.300.678 yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, Termohon PK terbukti telah melakukan transaksi pemanfaatan know-how, patent, trademark, dan software application yang dimiliki X Co. Adapun terhadap pemanfaatan pemanfaatan know-how, patent, trademark, dan software application tersebut harus dikenakan PPh Pasal 26 atas royalti.

Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat PPh Pasal 26 atas royalti yang masih kurang dibayarkan oleh Termohon PK. Kekurangan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena Termohon PK tidak benar dalam menetapkan besaran tarif pajaknya tersebut. Dalam konteks ini, Pemohon PK berpendapat tarif pajak atas royalti seharusnya ditetapkan sebesar 15% sesuai dengan P3B Indonesia dan Australia.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham

Termohon PK menyatakan keberatan atas koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Perlu dipahami, Termohon PK merupakan pengusaha yang bergerak di bidang jasa peledakan pertambangan. Jasa peledakan yang disediakan Termohon PK dapat dibagi menjadi tiga, yakni penyiapan lubang peledakan (down the hole), penyampuran bahan peledak (mixing fee), dan persiapan peledakan (blasting).

Untuk menunjang usaha tersebut, Termohon PK membutuhkan know-how, patent, trademark, dan software application yang dimiliki X Co. Dalam explosives technology license agreement yang disepakati Termohon PK dan X Co, pihak Termohon dapat memanfaatkan pengetahuan komersial dan pemahaman, perangkat lunak, dan pencantuman logo dari know-how untuk melaksankaan peledakan.

Pemanfaatan know-how, patent, trademark, dan software application merupakan satu-kesatuan proses yang digunakan untuk membantu jasa peledakan Termohon PK. Berdasarkan pada P3B Indonesia dan Australia, pemanfaatan pengetahuan komersial dan pemahaman, perangkat lunak, dan pencantuman logo dikenakan tarif PPh Pasal 26 atas royalti sebesar 10%. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK dinilai tidak benar dan harus dibatalkan.

Baca Juga: Begini Ketentuan Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak dalam PP 50/2022

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan September 2008 sebesar Rp628.300.678 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, penyelesaian sengketa ini harus berdasarkan pada P3B antara Indonesia dan Australia. Berdasarkan pada P3B tersebut, penetapan besaran tarif atas royalti ialah 10%. Penggunaan tarif sebesar 15% dinilai tidak berdasar. Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Jasa Periklanan Sebagai Objek PPh Pasal 23

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26, royalti

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 Desember 2022 | 09:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Kebutuhan Hakim Pengadilan Pajak, Begini Kata Kemenkeu

Kamis, 01 Desember 2022 | 16:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Seleksi Calon Hakim Pengadilan Pajak, Pendapat Publik Dipertimbangkan

Kamis, 01 Desember 2022 | 16:00 WIB
PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Kebanjiran Perkara, Jumlah Hakim Tak Akan Ditambah

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak untuk Indonesia Merdeka Internet!