Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pembebasan PPN Hasil Olahan TBS Sawit Tidak Dapat Dikreditkan

A+
A-
3
A+
A-
3
Sengketa Pembebasan PPN Hasil Olahan TBS Sawit Tidak Dapat Dikreditkan

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas olahan tandan buah segar (TBS) sawit yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Perlu dipahami, wajib pajak merupakan pengusaha yang memproduksi minyak kelapa sawit. Untuk mendukung kegiatan usahanya, wajib pajak memiliki perkebunan sawit sendiri yang menghasilkan TBS sawit. Terhadap TBS sawit yang dihasilkannya tidak dijual ke pihak lain, tetapi diolah wajib pajak menjadi produk crude palm oil (CPO) dan palm kernel.

Otoritas pajak menyatakan TBS sawit dan hasil olahannya tergolong sebagai barang strategis yang dibebaskan dari pemungutan PPN. Selain itu, penyerahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, seperti pembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan lainnya, juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Pajak masukan atas barang strategis, pembelian pupuk, dan pembelian perlengkapan perkebunan lainnya tersebut tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan penyerahan hasil olahan TBS sawit, pembelian pupuk, dan pembelian perlengkapan perkebunan lainnya tidak dibebaskan dari pemungutan PPN. Dengan demikian, pajak masukan atas penyerahan tersebut tetap dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak,

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak meyakini wajib pajak bergerak di industri minyak kelapa sawit dengan produk yang dijual ialah CPO dan palm kernel.

Penyerahan CPO dan palm kernel tersebut tidak dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga tetap terutang PPN sebesar 10%. Terhadap penyerahan CPO dan palm kernel tersebut dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Majelis berkeyakinan dalil otoritas pajak tidak tepat. Dengan begitu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 70098/PP/M.IIIA/16/ 2016 tanggal 14 April 2016, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 1 Agustus 2016.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif pajak masukan atas penyerahan TBS sawit untuk masa pajak Juni 2012 senilai Rp92.927.563 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak setuju atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat penyerahan TBS sawit yang dilakukan pengkreditan pajak masukan. Padahal, seharusnya pengkreditan pajak masukan tidak dapat dilakukan atas penyerahan tersebut.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Sebab, TBS sawit dan hasil olahannya tergolong sebagai barang strategis yang dibebaskan dari pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2007.

Selain itu, penyerahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Termohon PK, seperti pembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan lainnya, juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Oleh karena itu, pajak masukan atas penyerahan TBS sawit serta hasil olahannya, pembelian pupuk, dan perlengkapan perkebunan lainnya tidak dapat dikreditkan.

Termohon PK menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Perlu dipahami, Termohon PK merupakan pengusaha yang memproduksi minyak kelapa sawit. Untuk mendukung kegiatan usahanya, Termohon PK memiliki perkebunan sawit sendiri yang menghasilkan TBS sawit.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Terhadap TBS sawit yang dihasilkannya tidak dijual ke pihak lain, tetapi diolah Termohon PK menjadi produk CPO dan palm kernel. Kemudian CPO dan palm kernel tersebut dijual kepada para pelanggannya.

Menurut Termohon PK, penyerahan hasil olahan TBS sawit berupa CPO dan palm kernel dikenakan PPN sebesar 10%. Selain itu, atas pembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan lainnya juga tetap dikenakan PPN.

Pernyataan Termohon PK tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2014 yang mengatur hasil olahan TBS sawit tidak termasuk sebagai barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Baca Juga: Diskon PPnBM 100% Diperpanjang, Penjualan Mobil Bakal Makin Laris

Dengan kata lain, terhadap penyerahan CPO, palm kernel, pupuk, dan perlengkapan perkebunan lainnya tetap dikenakan PPN. Kemudian, seluruh pajak masukan atas penyerahan tersebut dapat dilakukan pengkreditan pajak.

Sengketa terkait dengan pengkreditan pajak masukan atas hasil olahan TBS sawit ini sudah pernah terjadi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa yang dimaksud ialah Putusan No. Put. Put.56022/PP/M.IVB/16/2014, Put.44394/PP/M.I/16/2013, dan Put.36474/PP/M.XII/16/2012.

Dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan penyerahan hasil olahan TBS sawit dikenakan PPN dan dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan. Mengacu pada uraian di atas, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Baca Juga: Penerima Insentif Pajak Jadi Sasaran Pemeriksaan? Ini Penjelasan DJP

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat 2 pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi positif pajak masukan atas penyerahan TBS sawit untuk masa pajak Juni 2012 senilai Rp92.927.563 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat produk olahan TBS sawit berupa CPO dan palm kernel merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dikenakan PPN. Terhadap penyerahan CPO dan palm kernel tersebut dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Baca Juga: Takut Diperiksa DJP, Pemanfaat Supertax Deduction Vokasi Masih Minim

Adapun objek yang dibebaskan dari pemungutan PPN ialah TBS sawit yang belum diolah. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, alasan permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Terlanjur Beli Mobil Diskon PPnBM 25%? Kelebihan Pajak Dikembalikan
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, pembebasan PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 17:00 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak

Selasa, 14 September 2021 | 14:17 WIB
KANWIL DJP BALI

Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Selasa, 14 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sistematika UU PPN Terbaru

Senin, 13 September 2021 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tuai Keresahan Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani Soal PPN Sembako

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa