Berita
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Selamat Datang UU Tax Amnesty

A+
A-
0
A+
A-
0
Selamat Datang UU Tax Amnesty

KALAU tidak ada aral melintang, hampir bisa dipastikan, dalam beberapa hari ke depan Indonesia telah memiliki UU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Dengan demikian, UU tersebut akan diberlakukan efektif per 1 Juli 2016.

Beberapa ahli berpendapat manfaat tax amnesty antara lain diperolehnya tambahan penerimaan negara. Hal ini menjadi penting ketika suatu negara mengalami perlambatan ekonomi, dan membutuhkan banyak belanja untuk menggerakkan ekonomi.

Selain tambahan penerimaan negara dari sektor pajak, tax amnesty diharapkan dapat memperluas basis perpajakan sehingga di masa datang penerimaan pajak dapat lebih meningkat lagi.

Tujuan dari penyusunan RUU tax amnesty ini adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Kemudian juga menarik harta yang berada dan/ atau ditempatkan di luar wilayah Indonesia, memperluas basis perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, dan sekaligus transisi ke sistem administrasi perpajakan baru yang lebih kuat dan adil.

Namun, di sisi lain tax amnesty dapat dipandang sebagai disinsentif bagi wajib pajak yang patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Ia juga dapat dipandang sebagai penanda ketakberdayaan suatu pemerintahan dalam menegakkan peraturan perpajakan.

Uchitelle (1989) mengungkapkan beberapa syarat keberhasilan tax amnesty. Pertama, pemerintah harus dapat menyampaikan pesan bahwa program ini hanya akan diberlakukan sekali. Tax amnesty yang berulang-ulang justru akan mendorong penggelapan pajak.

Kedua, program tax amnesty harus diikuti dengan penguatan program penegakan hukum. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa setelah pemberian tax amnesty, mereka tidak mungkin lagi melakukan penggelapan pajak.

Ketiga, program tax amnesty akan berhasil jika program tersebut merupakan bagian dari keseluruhan paket kebijakan perpajakan antara lain penurunan tarif pajak dan perluasan cakupan pengecualian objek pajak.

Keempat, keputusan untuk memberikan Tax Amnesty harus didasarkan pada pertimbangan ekonomi, bukan politik. Kita tentu tidak berharap keputusan pemberian tax amnesty di kemudian hari dianulir mana kala rezim pemerintahan berganti.

Penegakan Hukum

SALAH satu syarat keberhasilan tax amnesty adalah adanya program penegakan hukum setelah pemberian tax amnesty. Penegakan hukum di sektor pajak dapat berjalan optimal apabila manajemen data dan informasi dari hasil program ini dapat dikelola dengan baik.

RUU Pengampunan Pajak memberi kewenangan Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan hal tersebut. Data dan informasi yang andal tentu akan berguna untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak di masa datang, khususnya wajib pajak yang telah diberikan tax amnesty.

McClelland dan Schulze (1992); Graetz dan Wilde (1985); serta Skinner dan Slemrod (1985) menyimpulkan alasan seseorang membayar pajak dengan tidak benar adalah karena sistem yang ada kecil kemungkinannya mendeteksi perbuatan mereka serta rendahnya sanksi administrasi.

Kita tentu berharap pemerintah telah menyiapkan sistem informasi yang mumpuni serta sumber daya manusia yang kapabel untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak setelah pelaksanaan tax amnesty

Peranserta dan dukungan dari institusi lain juga ikut berperan dalam keberhasilan penegakan hukum ini. Contoh, adanya integrasi data perbankan dan data pertanahan dengan data perpajakan.

Dengan demikian, di masa datang setiap masyarakat yang melakukan transaksi perbankan dan jual beli tanah dan/ atau bangunan secara otomatis akan terdeteksi dalam sistem administrasi perpajakan.

Di sisi lain, pemerintah perlu meyakinkan warga bahwa data yang diperoleh dari tax amnesty tidak diberikan kepada pihak lain dan hanya digunakan untuk basis data perpajakan DJP. Sanksi tegas perlu dikenakan pada pegawai Kemenkeu yang menyalahgunakan data tax amnesty.

Semoga program tax amnesty ini tidak hanya memberikan kontribusi penerimaan negara dalam jangka pendek, melainkan benar-benar memberikan dampak pada perluasan basis pemajakan serta sarana transisi ke arah administrasi perpajakan baru yang lebih kuat dan adil.

(Disclaimer)
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 Agustus 2019 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:29 WIB
TAX AMNESTY II
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021