Berita
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sejauh Mana Penerapan Teknologi Inovatif Administrasi Pajak di Asia?

A+
A-
1
A+
A-
1
Sejauh Mana Penerapan Teknologi Inovatif Administrasi Pajak di Asia?

SISTEM administrasi pajak merupakan hal krusial yang dapat menentukan penerimaan dan kepatuhan pajak. Namun, masih ada kendala dalam optimalisasi sistem tersebut, seperti minimnya sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah wajib pajak.

Teknologi inovatif dapat membantu mempermudah kompleksitas administrasi sehingga dapat mengurangi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengelola sistem tersebut. Di sisi lain, teknologi inovatif juga dapat mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada.

International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Baca Juga: Survei Pengusaha Soal Bantuan Pemerintah Australia pada Masa Pandemi

Tabel berikut merupakan perkembangan penerapan teknologi inovatif seperti blockchain, otomatisasi robotik, maupun yang lainnya di dalam sistem administrasi pajak untuk negara-negara di Asia yang merespons survei ISORA tersebut. Responden merupakan otoritas pajak yang berwenang di masing-masing negara.


Pada 2017, mayoritas negara-negara Asia yang merespons belum sepenuhnya mengandalkan teknologi inovatif dalam sistem administrasi pajaknya. Namun, berdasarkan survei tersebut, sudah mulai terlihat adanya kesadaran akan manfaat teknologi inovatif tersebut.

Baca Juga: Ini Jasa Konsultan Pajak yang Dibutuhkan Banyak Perusahaan di Amerika

Di Cina, otoritas pajak setempat sudah menerapkan teknologi percakapan otomatis antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Selain itu, wajib pajak juga sudah terdata cukup baik dan akurat dengan telah digunakannya identifikasi biometrik. Lebih lanjut, negara tersebut juga sudah mulai membangun teknologi blockchain dan merencanakan penggunaan kecerdasan buatan.

Di antara negara-negara Asia, baru India yang pada 2017 telah menerapkan otomatisasi robotik. Menurut Sharma (2019), otomatisasi digunakan untuk mengurangi penggunaan uang kertas serta memproses surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan pemberian restitusi dalam waktu yang jauh lebih singkat.

Menariknya, dua negara Asean, yaitu Malaysia dan Singapura, menurut survei telah menerapkan kecerdasan buatan. Penerapan dilakukan saat negara-negara lain baru sebatas merencanakan hal tersebut. Hal ini tentunya menyiratkan adanya suatu kebutuhan untuk mendeteksi penipuan pajak dengan cara yang lebih efektif dan efisien. *

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

Topik : narasi data, administrasi pajak, teknologi informasi, Asia
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 September 2020 | 13:54 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Kamis, 03 September 2020 | 11:01 WIB
SE-45/PJ/2020
Selasa, 01 September 2020 | 16:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 30 Agustus 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA