Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sawit Bakal Kena Retribusi, Pemerintah Matangkan Ketentuan Teknisnya

A+
A-
3
A+
A-
3
Sawit Bakal Kena Retribusi, Pemerintah Matangkan Ketentuan Teknisnya

Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun milik salah satu perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/11/2021). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kegiatan usaha di sektor kelapa sawit dipandang menimbulkan eksternalitas negatif. Karenanya, pengenaan retribusi atas sektor tersebut akan diakomodasi melalui UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Putut Hari Satyaka mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk mendetailkan ketentuan tentang retribusi yang dimaksud dan pelayanan yang terkait dengan retribusi tersebut.

"Kami sedang menggodok ini retribusi bentuknya seperti apa, supaya retribusi itu ada layanan yang bisa diberikan dan memberikan tambahan penghasilan kepada daerah sesuai jenis layanannya," ujar Putut dalam Kemenkeu Corpu Talk yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Rabu (22/12/2021).

Baca Juga: Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Layanan yang terkait dengan retribusi nantinya adalah layanan yang bersifat spesifik, bukan layanan yang bersifat umum. "Sekarang kita godok terlebih dahulu dan ini termasuk PP yang perlu dikonsultasikan kepada DPR RI," ujar Putut.

Dengan retribusi dan layanan yang terkait dengan retribusi kelapa sawit tersebut, harapannya eksternalitas negatif yang terkait dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit dapat dikurangi.

Untuk diketahui, Pasal 88 ayat (8) UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menambah jenis retribusi melalui PP. Diperjelas pada ayat penjelas Pasal 88 ayat (8), retribusi yang dimaksud adalah retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga: Simak Ulasan Profesional DDTC Soal TCF di Publikasi Internasional

PP mengenai jenis retribusi baru nantinya akan mengatur tentang objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta tata cara penghitungan retribusi.

Adapun pada UU HKPD terdapat 18 jenis retribusi yang berhak dipungut oleh pemda, berkurang dari 32 jenis retribusi pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Jenis retribusi dikurangi melalui UU HKPD guna meningkatkan kemudahan berusaha. (sap)

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak
Topik : UU HKPD, opsen, pajak daerah, retribusi, pungutan, sawit, CPO, PAD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN MAJALENGKA

Layani Pembayaran Pajak, Petugas Jemput Bola Hingga Pelosok Desa

Selasa, 17 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tagih Tunggakan Pajak, Petugas Bakal Datangi Rumah Pemilik Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian