BERITA TERKINI
2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target
Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?
Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target
Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?
Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

Sanksi Kurang Ungkap Harta pada Kebijakan I PPS

Gallantino Farman
Jumat, 09 September 2022 | 13.00 WIB
Sanksi Kurang Ungkap Harta pada Kebijakan I PPS

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak infografis pajak sanksi PPS harta UU HPP
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.