Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

RUU Penyelesaian Sengketa Pajak Berganda Disiapkan

A+
A-
0
A+
A-
0

BERLIN, DDTCNews – Kementerian Keuangan Jerman menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang menyediakan skema penyelesaian perpajakan berganda di negara anggota Uni Eropa yang memenuhi standar minimum Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Action 14.

Kepala Kebijakan Pajak Asosiasi Bisnis Jerman Ninja-Antonia Reggelin mengungkapkan RUU tersebut dengan cermat mengikuti pendekatan kebijakan UE dengan memperkenalkan prosedur penyelesaian sengketa tiga tahap untuk mengatasi konflik perpajakan berganda.

“Beleid tersebut menggunakan terminologi yang tepat untuk mencegah perbedaan interpretasi pada sengketa pajak berganda. RUU itu menggunakan skema penyortiran dan penataan yang berbeda,” ungkapnya seperti dilansir mnetax.com, Senin (22/4).

Baca Juga: Jumlah Sengketa Naik, Ini Rencana Langkah Dirjen Pajak

RUU tersebut dibagi menjadi 8 bab, mengikuti urutan kronologi prosedur baru dan tidak mengikuti sistematika UE secara luas. Pemerintah menilai aturan tersebut menyediakan sistem yang lebih adaptif terhadap sistem hukum di Jerman.

Ke depan, wajib pajak memiliki waktu 3 tahun untuk mengajukan pengaduan setelah pemberitahuan pajak berganda pertama. Jika seluruh anggota UE yang berpartisipasi sepakat terkait adanya pemajakan berganda, perjanjian kesepakatan bersama harus dicapai dalam 2 tahun.

Jika kesepakatan bersama tidak dapat dicapai dalam 2 tahun, Komite Penasihat akan dibentuk untuk merekomendasikan solusi perpajakan berganda dalam kurun 6 bulan. Tahapan ini dikategorikan sebagai fase penyelesaian sengketa pajak.

Baca Juga: Waduh, Giliran Jerman yang Nyaris Resesi

Hal yang sama dapat berlaku jika setidaknya satu negara anggota tidak menolak pengaduan. Wajib pajak dapat meminta pembentukan Komite Penasehat di pengadilan, sepanjang negara anggota gagal menunjuk komite penasehat pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

Seusai tahapan itu, otoritas akan memutuskan langkah penyelesaian pemajakan berganda, tetapi masih dapat menyimpang dari pendapat Komite Penasehat. Jika negara-negara yang terkena dampak gagal mencapai keputusan dalam 6 bulan, pengaduan dianggap diterima.

Keputusan terakhir tersebut mengikat pada seluruh negara anggota UE yang terkait di dalamnya, tapi tidak memiliki preseden. Prosedur baru harus diterapkan untuk semua keluhan penyelesaian sengketa yang diajukan pada atau setelah 1 Juli 2019.

Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Gelar Seminar Pemajakan di Era 4.0

Otoritas dari setiap negara anggota UE dapat menyetujui untuk menerapkan kebijakan tersebut guna menyelesaikan kasus sengketa pajak berganda yang diajukan sebelumnya atau diajukan untuk tahun pajak sebelumnya. (Bsi)

“Beleid tersebut menggunakan terminologi yang tepat untuk mencegah perbedaan interpretasi pada sengketa pajak berganda. RUU itu menggunakan skema penyortiran dan penataan yang berbeda,” ungkapnya seperti dilansir mnetax.com, Senin (22/4).

Baca Juga: Jumlah Sengketa Naik, Ini Rencana Langkah Dirjen Pajak

RUU tersebut dibagi menjadi 8 bab, mengikuti urutan kronologi prosedur baru dan tidak mengikuti sistematika UE secara luas. Pemerintah menilai aturan tersebut menyediakan sistem yang lebih adaptif terhadap sistem hukum di Jerman.

Ke depan, wajib pajak memiliki waktu 3 tahun untuk mengajukan pengaduan setelah pemberitahuan pajak berganda pertama. Jika seluruh anggota UE yang berpartisipasi sepakat terkait adanya pemajakan berganda, perjanjian kesepakatan bersama harus dicapai dalam 2 tahun.

Jika kesepakatan bersama tidak dapat dicapai dalam 2 tahun, Komite Penasihat akan dibentuk untuk merekomendasikan solusi perpajakan berganda dalam kurun 6 bulan. Tahapan ini dikategorikan sebagai fase penyelesaian sengketa pajak.

Baca Juga: Waduh, Giliran Jerman yang Nyaris Resesi

Hal yang sama dapat berlaku jika setidaknya satu negara anggota tidak menolak pengaduan. Wajib pajak dapat meminta pembentukan Komite Penasehat di pengadilan, sepanjang negara anggota gagal menunjuk komite penasehat pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

Seusai tahapan itu, otoritas akan memutuskan langkah penyelesaian pemajakan berganda, tetapi masih dapat menyimpang dari pendapat Komite Penasehat. Jika negara-negara yang terkena dampak gagal mencapai keputusan dalam 6 bulan, pengaduan dianggap diterima.

Keputusan terakhir tersebut mengikat pada seluruh negara anggota UE yang terkait di dalamnya, tapi tidak memiliki preseden. Prosedur baru harus diterapkan untuk semua keluhan penyelesaian sengketa yang diajukan pada atau setelah 1 Juli 2019.

Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Gelar Seminar Pemajakan di Era 4.0

Otoritas dari setiap negara anggota UE dapat menyetujui untuk menerapkan kebijakan tersebut guna menyelesaikan kasus sengketa pajak berganda yang diajukan sebelumnya atau diajukan untuk tahun pajak sebelumnya. (Bsi)

Topik : sengketa pajak, jerman, BEPS, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA