RUU Omnibus Law Dimatangkan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah mendorong rancangan kebijakan dalam skema Omnibus Law. Pembahasan maraton dimulai hari ini dengan melibatkan Kantor Kemenko Perekonomian dan pembahasan tingkat kabinet.

Pembahasan RUU Omnibus Law dimulai Senin, 11 November 2019 di bawah Kantor Kemenko Perekonomian. Sejumlah menteri menghadiri rapat seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yassona Laoly, Menkop dan UMKM Teten Masduki dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Rakor berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga siang. Beberapa menteri enggan berkomentar terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati misalnya, hanya memberikan penjelasan tentang pembahasan Omnibus Law yang mencakup tiga area yakni perizinan, cipta lapangan kerja, dan perpajakan.

"Nanti saja sama Pak Menko tapi kita bahas semua (omnibus law) termasuk perpajakan sudah kita siapkan bahannya," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (11/11/2019).

Selanjutnya, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menyampaikan hal yang sama. Hasil pembahasan hari ini menjadi tupoksi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjelaskan. Dia hanya memastikan tidak ada kendala serius dari sisi UMKM dan Koperasi dalam skema Omnibus Law.

Menurutnya, untuk dimensi koperasi dan UMKM tidak memerlukan payung hukum baru untuk mempercepat kegiatan usaha di sektor yang kerap disebut ekonomi kerakyatan tersebut. Teten menyatakan hanya diperlukan beberapa penyesuaian dari aturan koperasi dan UMKM yang bisa masuk dalam skema Omnibus Law.

"Kalau dari kami tidak perlu adanya aturan baru, hanya perlu pengeculaian dari beberapa regulasi karena playing field-nya tidak bisa sama antara usaha besar dan kecil. Hal untuk mencakup dari pembiayaan, perizinan dan sertifikasi," paparnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang keluar terakhir juga tidak banyak memberikan penjelasan. Menurutnya, hasil rakor pagi ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet siang ini. "Ini [hasil rakor] kita ratas (rapat terbatas) jadi dibahas kabinet dulu," paparnya.

Seperti diketahui, skema Omnibus Law secara umum terdiri dari paket kebijakan perizinan dan penciptaan lapangan kerja serta omnibus law ketentuan dan fasilitas perpajakan. Kedua instrumen tersebut menjadi program prioritas pemerintah untuk menggenjot investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. (Bsi)