Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Revisi UU KUP Dinilai Tidak Bisa Parsial

A+
A-
1
A+
A-
1

DEPOK, DDTCNews – Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah sekian tahun tidak kunjung menjadi produk hukum yang sah. Padahal, UU KUP menjadi pondasi utama reformasi sistem perpajakan Indonesia.

Senior Partner PreciousNine Consulting Nuryadi Mulyodiwarno menjelaskan reformasi perpajakan tidak cukup dengan perombakan satu produk undang-undang. Pasalnya UU Ketentuan Umum Perpajakan berkaitan erat dengan aturan lain seperti UU PPN dan UU PPh.

"Judulnya reformasi pajak, tapi harusnya reformasi perpajakan karena dalam RUU KUP berkaitan juga dengan UU PPN dan PPh," katanya dalam seminar dan peluncuran buku bertajuk "Mengurai Ketentuan Formal Perpajakan Indonesia (UU KUP dan Perubahannya)" di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi UI, Selasa (13/3).

Baca Juga: Belajar Pajak Digital, Peserta Taxplore UI Sambangi Menara DDTC

Hal serupa diungkapkan oleh Guru Besar Kebijakan Pajak UI Prof. Haula Rosdiana yang menyatakan aturan terkait ketentuan umum perpajakan merupakan ruh atau nyawa dari sistem perpajakan suatu negara.

"Perpajakan bukan hanya sebatas soal pajak. UU KUP merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi," katanya.

Oleh karena itu, Haula menyarankan agar revisi UU KUP tidak dilakukan secara parsial. Mengingat sentralnya UU ini maka idealnya revisi dilakukan secara komprehensif melalui perubahan paket kebijakan.

Baca Juga: Dosen FIA UI Beri Pendampingan Pengelolaan Perpajakan Dana Desa

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan RUU ini tidak kunjung diteken adalah persoalan politis yang sangat kental. Ditambah lagi dengan perombakan aturan yang dilakukan secara parsial.

"Salah satu faktor kenapa tidak kunjung selesai adalah faktor politis yang sangat kental dalam tarik menarik kepentingan dari RUU ini. Semua tahu pajak sekarang merupakan isu yang "seksi' di mana semua pihak ingin ambil bagian," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

"Judulnya reformasi pajak, tapi harusnya reformasi perpajakan karena dalam RUU KUP berkaitan juga dengan UU PPN dan PPh," katanya dalam seminar dan peluncuran buku bertajuk "Mengurai Ketentuan Formal Perpajakan Indonesia (UU KUP dan Perubahannya)" di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi UI, Selasa (13/3).

Baca Juga: Belajar Pajak Digital, Peserta Taxplore UI Sambangi Menara DDTC

Hal serupa diungkapkan oleh Guru Besar Kebijakan Pajak UI Prof. Haula Rosdiana yang menyatakan aturan terkait ketentuan umum perpajakan merupakan ruh atau nyawa dari sistem perpajakan suatu negara.

"Perpajakan bukan hanya sebatas soal pajak. UU KUP merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi," katanya.

Oleh karena itu, Haula menyarankan agar revisi UU KUP tidak dilakukan secara parsial. Mengingat sentralnya UU ini maka idealnya revisi dilakukan secara komprehensif melalui perubahan paket kebijakan.

Baca Juga: Dosen FIA UI Beri Pendampingan Pengelolaan Perpajakan Dana Desa

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan RUU ini tidak kunjung diteken adalah persoalan politis yang sangat kental. Ditambah lagi dengan perombakan aturan yang dilakukan secara parsial.

"Salah satu faktor kenapa tidak kunjung selesai adalah faktor politis yang sangat kental dalam tarik menarik kepentingan dari RUU ini. Semua tahu pajak sekarang merupakan isu yang "seksi' di mana semua pihak ingin ambil bagian," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka
Topik : kampus, reformasi pajak, universitas indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 23 November 2019 | 13:30 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
Jum'at, 15 November 2019 | 12:14 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 14 November 2019 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 13 November 2019 | 15:30 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 07 Desember 2017 | 13:47 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Kamis, 30 Maret 2017 | 13:36 WIB
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Senin, 17 Juli 2017 | 10:07 WIB
SEMINAR NASIONAL
Minggu, 02 April 2017 | 11:53 WIB
PRPN STAN 2017
Senin, 03 April 2017 | 11:39 WIB
SEMINAR PAJAK-PKN STAN
Rabu, 08 Maret 2017 | 12:01 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jum'at, 12 Mei 2017 | 16:45 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 29 Agustus 2017 | 12:01 WIB
KONFERENSI AKUNTANSI
Rabu, 17 Mei 2017 | 17:55 WIB
FEB UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 09 Oktober 2017 | 12:01 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA