Berita
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 10:38 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 16 April 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 16:53 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Respons Kemenkeu atas Putusan MK Soal Pemilihan Ketua Pengadilan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Respons Kemenkeu atas Putusan MK Soal Pemilihan Ketua Pengadilan Pajak

Ilustrasi. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dilakukan oleh hakim internal. Menteri Keuangan, sesuai dengan putusan itu, hanya menjalankan fungsi administratif.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan Kementerian Keuangan akan melaksanakan putusan MK tersebut dengan sebaik-baiknya. Simak artikel ‘Putusan MK: Menkeu Tak Punya Otoritas Tentukan Ketua Pengadilan Pajak’.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 8 ayat (2) UU No. 14/2002 oleh 3 hakim Pengadilan Pajak, yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto dan Redno Sri Rezeki, tidak menghilangkan kewenangan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan administrasi.

Baca Juga: Kriteria Investasi yang Bisa Digunakan agar Dividen Bebas Pajak

"Kementerian Keuangan akan terus bekerja dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi dalam melakukan pembinaan administrasi, organisasi, dan keuangan Pengadilan Pajak," kata Puspa, Selasa (29/9/2020).

Dalam aspek keuangan, lanjut dia, Kementerian Keuangan akan turut menjaga Pengadilan Pajak agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan kewenangannya. Dengan putusan MK tersebut, kewenangan yang hilang terkait dengan pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak.

“Pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dilakukan oleh hakim Pengadilan Pajak dan Kementerian Keuangan mengusulkan nama yang dipilih oleh hakim kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditetapkan oleh presiden," kata Puspa.

Baca Juga: Begini Strategi DJP Kurangi Kekalahan di Pengadilan Pajak

Seperti diketahui, MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU No. 14/2002 dianggap inkonstitusional bersyarat. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai amar putusan.

“Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden yang dipilih dari dan dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui menteri dengan persetujuan ketua MA untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun,” ujar Ketua MK Anwar Usman.

Dengan ini, keterlibatan menteri keuangan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak ke depan hanya bersifat administratif, yakni menindaklanjuti hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak untuk diteruskan kepada presiden dan disetujui oleh Mahkamah Agung.

Baca Juga: Sri Mulyani: Korupsi Hambat RI Jadi Negara Maju

Sesuai dengan putusan MK, tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak harus dilepaskan dari keterlibatan menteri keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas, dan leadership dari calon pemimpinnya. (kaw)

Topik : Mahkamah Konstitusi, MK, pengadilan pajak, ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, menkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 14 April 2021 | 14:09 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 14 April 2021 | 11:12 WIB
PER-06/PJ/2021
Rabu, 14 April 2021 | 10:45 WIB
KOTA SEMARANG
Rabu, 14 April 2021 | 10:05 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
berita pilihan
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 10:01 WIB
JERMAN
Minggu, 18 April 2021 | 09:01 WIB
PRANCIS
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP