Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Relaksasi Kebijakan Pajak Austria di Tengah Pandemi Corona

A+
A-
3
A+
A-
3
Relaksasi Kebijakan Pajak Austria di Tengah Pandemi Corona

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Rahmat Muttaqin saat presentasi pada salah satu mata kuliah di Vienna University of Economics and Business (WU Wien) Austria.

HINGGA 26 Maret 2020, telah terdapat 198 negara/wilayah yang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona (COVID-19). Salah satu negara yang terdampak adalah Austria. Pemerintah Austria mengonfirmasi sekitar 6.800 kasus positif COVID-19.

Penulis, Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Rahmat Muttaqin saat ini masih menempuh S2 International Tax Law di Vienna University of Economics and Business (WU Wien) Austria. Lewat artikel ini penulis ingin memberikan laporan terkait kondisi yang terjadi di sana, terutama tentang kebijakan pajak yang diambil pemerintah Austria.

Untuk diketahui, sebagai upaya untuk menekan bertambahnya jumlah kasus COVID-19, pemerintah Austria menerapkan kebijakan Restriction on Movement yang berlaku sejak 16 Maret 2020 hingga setidaknya 13 April 2020.

Baca Juga: Studi Kasus Beban Pembuktian dalam Sengketa Transfer Pricing

Residen Austria dilarang untuk meninggalkan kediaman kecuali untuk kebutuhan pangan, obat, pekerjaan yang bersifat esensial, maupun hal mendesak lainnya. Sekolah, universitas, tempat rekreasi, restoran, hingga bisnis yang bersifat nonesensial tutup sejak kebijakan ini berlaku.

Kebijakan tersebut berdampak bagi pelaku bisnis maupun perekonomian Austria. Melalui siaran pers pada 18 Maret 2020, Menteri Keuangan Blümel mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengetahui lamanya krisis akan berlangsung.

“Kami tidak tahu berapa lama krisis akan berlangsung dan kami tidak tahu persis seberapa signifikan dampaknya. Namun, kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk membantu,” kata Blümel.

Baca Juga: Tren Implementasi Pajak Warisan di Negara-Negara Eropa

Sebagai langkah utama, pemerintah memberikan bantuan sebesar 38 miliar euro (sekitar Rp52,9 triliun) untuk menekan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Austria.

Upaya lain dilakukan pemerintah melalui relaksasi kebijakan pajak. Sampai dengan 26 Maret 2020, terdapat setidaknya empat poin relaksasi kebijakan pajak yang disampaikan pemerintah melalui situs resmi Kementrian Keuangan Austria.

Pertama, apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa bisnisnya secara signifikan terdampak COVID-19, seperti masalah likuiditas, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukan pengurangan atas pajak penghasilan (PPh) dibayar di muka.

Baca Juga: Hadapi Pemeriksaan, Wajib Pajak Perlu Paham Dua Hal Ini

Kedua, wajib pajak dapat mengajukan penangguhan pembayaran pajak ataupun pembayaran pajak dengan cara angsuran. Pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sebesar 10 miliar euro untuk penangguhan pembayaran pajak.

Ketiga, tenggat waktu pembayaran sanksi atas pelanggaran sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak diperpanjang. Hal ini juga berlaku atas tenggat waktu pengajuan serta proses upaya hukum keberatan maupun banding yang masih berjalan pada 16 Maret 2020 atau mulai berjalan antara 16 Maret 2020 hingga 30 April 2020.

Keempat, hibah sehubungan dengan COVID-19 dikecualikan dari objek pajak. Namun, beban yang ditanggung akan dianggap sepenuhnya sebagai beban operasional.

Baca Juga: Apakah Penyediaan Tempat Permainan Golf Dikecualikan PPN?

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji opsi untuk perpanjangan tenggat waktu penyampaian SPT PPh tahunan untuk wajib pajak badan yang semula dijadwalkan pada 30 Juni (secara elektronik tanpa konsultan pajak).

Pemerintah juga menganjurkan wajib pajak untuk menghindari tatap muka secara langsung di kantor pajak dan mendorong komunikasi berbasis telepon maupun digital. (kaw)

Baca Juga: Bertambah Lagi, 3 Profesional DDTC Raih Gelar LL.M. di Austria
Topik : reportase, virus Corona, Austria, kebijakan pajak, HRDP, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 14:45 WIB
EDUKASI PAJAK

Jangan Bingung! Begini Cara Daftar dan Berlangganan Perpajakan ID

Senin, 13 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

8 Kebijakan Teknis Pajak 2023

Sabtu, 11 Juni 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Why Should You Join English for Transfer Pricing Class?

Jum'at, 10 Juni 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Bisa Ditetapkan Jadi 12% Sebelum 2025, Ini Kata DJP

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut