Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:07 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 21 September 2018 | 15:54 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
 
Review
Jum'at, 21 September 2018 | 20:00 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Senin, 17 September 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
 
Data & alat
Rabu, 19 September 2018 | 10:42 WIB
KURS PAJAK 19-25 SEPTEMBER 2018
Rabu, 12 September 2018 | 08:58 WIB
KURS PAJAK 12-18 SEPTEMBER 2018
Rabu, 05 September 2018 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 5-11 SEPTEMBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 21 September 2018 | 16:22 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Rabu, 19 September 2018 | 19:34 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
 
Reportase

'Reformasi Pajak Harus Berhasil'

3

Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

JAKARTA – Tak butuh waktu lama bagi pria 58 tahun ini untuk menyesuaikan diri di Ditjen Pajak (DJP), begitu Presiden Joko Widodo menetapkan pria kalem kelahiran Tanjung Balai, 20 Oktober 1959 tersebut sebagai Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang pensiun 1 Desember 2017.

Maklum, alumnus STAN dan peraih PhD ekonomi dari University of North Carolina ini lama mengabdi di DJP dan menempati berbagai posisi, sebelum pada 2013 dikenal sebagai Dirjen Pengelolaan Utang (sejak 2015 menjadi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), hingga akhirnya kini kembali ke DJP.

Lalu, apa prioritas mantan Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan DJP serta Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP ini? Apa visinya terhadap reformasi pajak? Untuk mengetahui lebih jauh, paruh Desember ini InsideTax mewawancarai Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Berikut petikan wawancaranya:

Baca Juga: Robert Pakpahan: SE-15/2018 Jawab Keluhan WP Selama Ini

Sampai tutup tahun ini, apa yang akan Anda lakukan?

Dalam jangka pendek ini terutama menghadapi tutup tahun, fokus kami adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Jadi, mengamankan target penerimaan. Untuk itu, upaya yang kami lakukan adalah sesuatu yang sudah standar dilakukan selama ini, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Namun, kualitas dari upaya-upaya tersebut yang akan kami tingkatkan. Jadi, tetap pada sesuatu yang biasa dilakukan Ditjen Pajak (DJP). Jadi, tidak terlalu ekstra. Kami hanya melakukan tugas kami sehari-hari, tetapi dengan lebih teliti, cermat, dengan memantau setiap perkembangan hari per hari.

Baca Juga: Optimistis Shortfall Tidak Lebih Rp73 Triliun, Ini Realisasi Terbaru

Anda terlihat sangat optimistis. Kenapa?

Kegiatan atau belanja pemerintah itu volume paling besarnya kan ada di bulan Desember. Di samping itu juga pengeluaran rumah tangga bertambah karena ada perayaan Hari Natal. Jadi, kami harapkan bulan Desember ini bisa memberikan kontribusi penerimaan yang tinggi.

Kami sangat yakin dengan outlook realisasi penerimaan pajak 2017. Walaupun tidak akan mencapai target 100%, tetapi sudah berhasil membuat APBNP 2017 mendarat dengan aman, karena outlook defisit anggarannya sesuai dengan prediksi, yaitu 2,6%-2,7% terhadap produk domestik bruto.

Baca Juga: Usulan Penurunan Batas Transaksi Masih Digodok

Banyak yang memprediksi penerimaan tahun ini di bawah 90%?

Untuk prediksi penerimaan hingga akhir tahun, ya saya tidak bisa menyebutkan. Kita lihat saja nanti.

Bagaimana dengan prediksi penerimaan 2018?

Baca Juga: 3 Faktor Ini Kerek Setoran Pajak Semester I 2018

Kami optimistis dengan pencapaian penerimaan tahun depan, terutama karena ada berbagai faktor yang mendukung, antara lain kebijakan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Kemudian masih ada UU  Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan UU tersebut, kami dapat membangun basis data dari data lembaga keuangan dan institusi-institusi lainnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan perpajakan.

Selanjutnya ada Program PASFINAL atau yang disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. PMK ini kan berpasang-pasangan dengan PP 36/2017.

Baca Juga: DJP: Semester I Setoran Penerimaan Pajak Capai 40%

Tetapi, kami juga menerima banyak kritikan terhadap PMK 165/2017 yang dianggap seakan-akan memburu peserta tax amnesty. Tapi itulah bentuk reformasi pajak, yang dari sisi yang lain juga akan kami lanjutkan karena kan memang sudah ada beberapa pilar itu yang di-address.

Mengenai reformasi pajak, apa yang Anda pahami?

Reformasi pajak ini intinya membenahi institusi perpajakan, mulai dari organisasi dan sumber daya manusia, sistem informasi, basis data dan proses bisnis, peraturan perundang-undangan, lalu sinergi antarlembaga, serta bagaimana kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan.

Baca Juga: Hingga Mei 2018, Realisasi Penerimaan Pajak Capai 34%

Kondisi yang diharapkan dari agenda reformasi itu adalah institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal, dengan didukung sinergi antarlembaga dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Itulah sebabnya, reformasi pajak ini harus berhasil. Ada 5 pilar reformasi yang akan terus kami jalankan. Pertama, organisasi yang arahnya untuk dapat membentuk struktur organisasi DJP yang lebih ideal atau best and fit.

Kedua, sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel. Selanjutnya ketiga, teknologi informasi dan basis data untuk menciptakan suatu system informasi perpajakan yang dapat diandalkan. Keempat, proses bisnis yang kian sederhana. Kelima, perbaikan peraturan atau regulasi yang berkepastian hukum. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani: Target Penerimaan akan Dikejar Secara Hati-hati

Simak wawancara Dirjen Pajak Robert Pakpahan selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi khusus akhir tahun di sini.

Lalu, apa prioritas mantan Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan DJP serta Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP ini? Apa visinya terhadap reformasi pajak? Untuk mengetahui lebih jauh, paruh Desember ini InsideTax mewawancarai Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Berikut petikan wawancaranya:

Baca Juga: Robert Pakpahan: SE-15/2018 Jawab Keluhan WP Selama Ini

Sampai tutup tahun ini, apa yang akan Anda lakukan?

Dalam jangka pendek ini terutama menghadapi tutup tahun, fokus kami adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Jadi, mengamankan target penerimaan. Untuk itu, upaya yang kami lakukan adalah sesuatu yang sudah standar dilakukan selama ini, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Namun, kualitas dari upaya-upaya tersebut yang akan kami tingkatkan. Jadi, tetap pada sesuatu yang biasa dilakukan Ditjen Pajak (DJP). Jadi, tidak terlalu ekstra. Kami hanya melakukan tugas kami sehari-hari, tetapi dengan lebih teliti, cermat, dengan memantau setiap perkembangan hari per hari.

Baca Juga: Optimistis Shortfall Tidak Lebih Rp73 Triliun, Ini Realisasi Terbaru

Anda terlihat sangat optimistis. Kenapa?

Kegiatan atau belanja pemerintah itu volume paling besarnya kan ada di bulan Desember. Di samping itu juga pengeluaran rumah tangga bertambah karena ada perayaan Hari Natal. Jadi, kami harapkan bulan Desember ini bisa memberikan kontribusi penerimaan yang tinggi.

Kami sangat yakin dengan outlook realisasi penerimaan pajak 2017. Walaupun tidak akan mencapai target 100%, tetapi sudah berhasil membuat APBNP 2017 mendarat dengan aman, karena outlook defisit anggarannya sesuai dengan prediksi, yaitu 2,6%-2,7% terhadap produk domestik bruto.

Baca Juga: Usulan Penurunan Batas Transaksi Masih Digodok

Banyak yang memprediksi penerimaan tahun ini di bawah 90%?

Untuk prediksi penerimaan hingga akhir tahun, ya saya tidak bisa menyebutkan. Kita lihat saja nanti.

Bagaimana dengan prediksi penerimaan 2018?

Baca Juga: 3 Faktor Ini Kerek Setoran Pajak Semester I 2018

Kami optimistis dengan pencapaian penerimaan tahun depan, terutama karena ada berbagai faktor yang mendukung, antara lain kebijakan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Kemudian masih ada UU  Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan UU tersebut, kami dapat membangun basis data dari data lembaga keuangan dan institusi-institusi lainnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan perpajakan.

Selanjutnya ada Program PASFINAL atau yang disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. PMK ini kan berpasang-pasangan dengan PP 36/2017.

Baca Juga: DJP: Semester I Setoran Penerimaan Pajak Capai 40%

Tetapi, kami juga menerima banyak kritikan terhadap PMK 165/2017 yang dianggap seakan-akan memburu peserta tax amnesty. Tapi itulah bentuk reformasi pajak, yang dari sisi yang lain juga akan kami lanjutkan karena kan memang sudah ada beberapa pilar itu yang di-address.

Mengenai reformasi pajak, apa yang Anda pahami?

Reformasi pajak ini intinya membenahi institusi perpajakan, mulai dari organisasi dan sumber daya manusia, sistem informasi, basis data dan proses bisnis, peraturan perundang-undangan, lalu sinergi antarlembaga, serta bagaimana kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan.

Baca Juga: Hingga Mei 2018, Realisasi Penerimaan Pajak Capai 34%

Kondisi yang diharapkan dari agenda reformasi itu adalah institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal, dengan didukung sinergi antarlembaga dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Itulah sebabnya, reformasi pajak ini harus berhasil. Ada 5 pilar reformasi yang akan terus kami jalankan. Pertama, organisasi yang arahnya untuk dapat membentuk struktur organisasi DJP yang lebih ideal atau best and fit.

Kedua, sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel. Selanjutnya ketiga, teknologi informasi dan basis data untuk menciptakan suatu system informasi perpajakan yang dapat diandalkan. Keempat, proses bisnis yang kian sederhana. Kelima, perbaikan peraturan atau regulasi yang berkepastian hukum. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani: Target Penerimaan akan Dikejar Secara Hati-hati

Simak wawancara Dirjen Pajak Robert Pakpahan selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi khusus akhir tahun di sini.

Topik : dirjen pajak robert pakpahan, target penerimaan pajak 2017, target pajak, robert pakpahan, dirjen pa
artikel terkait
Senin, 13 Juni 2016 | 19:59 WIB
YUSTINUS PRASTOWO:
Senin, 06 Juni 2016 | 20:11 WIB
YUNUS HUSEIN:
Jum'at, 14 Oktober 2016 | 16:49 WIB
VOKHID URINOV:
Kamis, 03 November 2016 | 17:29 WIB
T.P. OSTWAL:
berita pilihan
Kamis, 28 Desember 2017 | 13:39 WIB
KETUA TIM PELAKSANA REFORMASI PERPAJAKAN SURYO UTOMO:
Kamis, 08 Maret 2018 | 19:25 WIB
JOHN HUTAGAOL:
Selasa, 09 Januari 2018 | 13:22 WIB
DIRJEN BEA & CUKAI HERU PAMBUDI:
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:30 WIB
DIREKTUR P2 HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:42 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN BOEDIARSO TEGUH WIDODO
Senin, 16 April 2018 | 14:20 WIB
HADI POERNOMO:
Jum'at, 20 April 2018 | 14:56 WIB
DIREKTUR P2 HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Rabu, 30 November 2016 | 13:55 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
Selasa, 10 Januari 2017 | 17:56 WIB
HENDRAWAN SUPRATIKNO:
Jum'at, 04 Agustus 2017 | 17:40 WIB
MONICA BHATIA:
Terpopuler
3