Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji dalam Taxation & Sustainable Finance Working Group (TSFWG) C-20 dan Tax Centre FIA UI. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Civil society dinilai punya peran besar dalam mendorong agenda reformasi perpajakan global.

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan banyak kebijakan-kebijakan reformasi perpajakan internasional yang berjalan saat ini berawal dari buah pemikiran civil society pada masa lampau.

"Pembentukan kebijakan perpajakan baik global maupun domestik itu tidak bisa lepas dari peran teman-teman yang bergerak di civil society, think tank, dan sebagainya," ujar Bawono dalam Pre C-20 Summit TSFWG yang digelar oleh Taxation & Sustainable Finance Working Group (TSFWG) C-20 dan Tax Centre FIA UI, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Sebagai contoh, penerapan country by country reporting (CbCR) yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari ide Richard Murphy, seorang akuntan sekaligus pakar politik-ekonomi asal Inggris. Bagaimanapun, CbCR pada BEPS Action-13 sangat lekat dengan ide Murphy mengenai standar akuntansi yang berbasiskan pada pelaporan omzet dan pajak sesuai dengan lokasi usaha.

Sebelum CbCR, sistem pajak internasional menganut separate entity approach. Akibat pendekatan tersebut, otoritas pajak tidak bisa memperoleh gambaran kinerja perusahaan multinasional secara utuh.

"Perusahaan multinasional hanya bisa dilihat secara kepingan kaca mata otoritas pajak masing-masing negara, tidak ada gambaran yang utuh. Padahal perusahaan multinasional berorientasi untuk memaksimumkan profit secara global. Tidak masalah jika semisal rugi di suatu negara, yang penting untung secara global," ujar Bawono.

Baca Juga: Kena PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Sewa Tanah Tak Kena PPh Final UMKM 0,5%

Ide yang diusung oleh Murphy pada 2003 pada akhirnya diadopsi oleh OECD dan hampir seluruh yurisdiksi melalui BEPS Action 13 pada 2015.

Contoh kedua mengenai peran civil society, Tax Justice Network sejak 2003 telah secara konsisten menyuarakan perang terhadap tax haven. Organisasi tersebut sudah sejak lama menyarankan adanya pertukaran informasi perpajakan guna mengatasi masalah penghindaran pajak melalui tax haven. Satu dekade kemudian, yakni pada 2013, OECD dan G-20 mengadopsi automatic exchange of information (AEOI).

"Kesimpulannya, terkadang ide teman-teman civil society kerap kali melampaui zaman. Namun, kalau kita lihat sejarahnya, memang sesuatu yang ideal itu perlu waktu. Apa yang diusung C-20 mungkin saja tahun ini atau tahun depan belum terwujud, tapi seiring perkembangan waktunya bisa jadi akan tercapai," ujar Bawono.

Baca Juga: Awasi Perkembangan Sektor Usaha, DJP Hitung Kembali Setoran Pajak WP

Pajak Kekayaan

Dalam gelaran G-20 kali ini, C-20 turut mengusulkan pengenaan pajak kekayaan dengan tarif tertentu atas kekayaan di atas US$10 juta. C-20 berpandangan, pajak kekayaan bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan publik serta mengurangi ketimpangan.

Bawono berpanganan ide mengenai pajak kekayaan cukup relevan mengingat sistem pajak saat ini bergerak makin jauh dari prinsip keadilan.

Baca Juga: Ekspor Melonjak, Restitusi Sektor Manufaktur dan Tambang Ikut Naik

Akibat paradigma supply side tax policy, pemerintah didorong untuk memberikan relaksasi kepada pemodal dengan asumsi kebijakan tersebut akan turut menyejahterakan masyarakat lapisan bawah. "Akan ada trickle down effect ke bawah, kenyataannya apakah ini yang terjadi?" ujar Bawono.

Selanjutnya, sistem PPh yang berlaku saat ini juga mengandung dual income tax yang tercermin dalam schedular tax system. Artinya, terdapat perlakuan pajak yang berbeda antara penghasilan aktif berupa gaji dan penghasilan pasif seperti dividen, sewa, bunga, royalti, dan sebagainya.

Pajak yang bersifat progresif umumnya hanya diberlakukan terhadap penghasilan-penghasilan aktif, sedangkan penghasilan pasif umumnya diberlakukan skema pajak khusus yang bersifat final.

Baca Juga: PPh Pasal 22 yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Masalahnya, skema ini menguntungkan masyarakat kelas atas karena merekalah yang memiliki penghasilan pasif. Masyarakat kelas menengah ke bawah justru dibebani pajak yang bersifat progresif. "Jadi kalau ditanya apakah tarif PPh naik itu menjawab ketimpangan? Jawabannya, belum tentu. Karena makin kaya seseorang, makin tinggi passive income yang dimilikinya," ujar Bawono.

Terakhir, progresivitas PPh orang pribadi juga tercatat terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 1985, 46,33% negara di dunia memiliki tarif PPh orang pribadi tertinggi sebesar 41% hingga 60%. Pada 2020, mayoritas negara memiliki tarif PPh orang pribadi tertinggi hanya sebesar 31% hingga 40%.

Jumlah lapisan penghasilan kena pajak PPh orang pribadi juga terus mengalami penurunan. Pada 1985, mayoritas negara memiliki lapisan penghasilan kena pajak sebanyak 10 hingga 19 lapisan. Pada 2020, mayoritas negara hanya memiliki lapisan penghasilan kena pajak sebanyak 4 hingga 5 lapis saja.

Baca Juga: DJP Jelaskan Lagi Aturan Pemotongan PPh Final Terhadap Pemilik Suket

"Faktor-faktor ini sebenarnya adalah justifikasi kita untuk mencari alternatif pajak di luar sistem yang berlaku saat ini, yakni pajak kekayaan," ujar Bawono.

Meski demikian, pemberlakuan pajak kekayaan akan memberikan tantangan tersendiri. Bawono mengatakan pajak kekayaan lebih relevan untuk dikenakan bila kekayaan seorang wajib pajak adalah berbentuk aset keuangan seperti saham dan sebagainya.

Bila kekayaan milik wajib pajak adalah aset-aset yang sulit dilakukan valuasi seperti karya seni dan sebagainya, implementasi pajak kekayaan menjadi sulit diterapkan. Akibatnya, banyak negara yang menerapkan pajak kekayaan atas aset-aset tertentu. Implikasinya, penerapan pajak kekayaan menjadi tidak optimal.

Baca Juga: Tenangkan Pasar, Inggris Batalkan Relaksasi Pajak untuk Orang Kaya

Orang kaya selaku subjek dari pajak kekayaan tergolong sulit dipajaki karena memiliki akses terhadap berbagai instrumen untuk menghindari pajak tersebut.

Terakhir, banyak negara yang justru menawarkan suaka pajak kepada orang-orang berpenghasilan tinggi guna menjawab masalah penuaan populasi. Artinya, pajak kekayaan tidak bisa diterapkan 1 yurisdiksi sendiri. (sap)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : reformasi pajak, CbCR, tax haven, penghindaran pajak, pajak kekayaan, pajak orang kaya, PPh, Bawono Kristiaji

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 September 2022 | 14:30 WIB
PER-08/PJ/2022

Catat! Ini 5 Perbedaan Antara Aplikasi e-PHTB & 'e-PHTB Notaris/PPAT'

Kamis, 29 September 2022 | 14:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kinerja Dunia Usaha Moncer, Setoran PPh Badan Tumbuh 3 Digit

Kamis, 29 September 2022 | 10:51 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Jokowi: Saya Ingin Ucapkan Terima Kasih kepada Pembayar Pajak

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy