Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Proyeksi OECD: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,7 Persen pada 2022 dan 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Proyeksi OECD: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,7 Persen pada 2022 dan 2023

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 4,7% pada tahun ini dan tahun depan.

OECD menjelaskan perekonomian Indonesia pada tahun ini akan mengalami pertumbuhan seiring dengan konsumsi yang pulih dan ekspor komoditas yang meningkat. Meski demikian, daya beli masyarakat masih akan terhambat inflasi.

"Kenaikan inflasi telah meredam daya beli konsumen dan permintaan atas barang tahan lama [durable goods]," tulis OECD dalam Economic Outlook yang dirilis, Kamis (9/6/2022).

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

OECD mencatat penjualan barang-barang tahan lama seperti sepeda motor mengalami perlambatan pada kuartal I/2022. Dalam proyeksi OECD, inflasi Indonesia pada 2022 dan 2023 akan mencapai 3,8% atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, inflasi harga jasa transportasi serta makanan dan minuman tercatat tumbuh paling cepat dibandingkan dengan inflasi kelompok komoditas lainnya.

Kemudian, tingkat pengangguran tercatat sudah mengalami penurunan. Meski demikian, penghasilan yang diterima rumah tangga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kirim Email Blast ke WP, DJP Sosialisasikan Whistleblowing System

Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan keyakinan investor menjelang diselenggarakannya pemilihan presiden (pilpres) pada 2024.

Kenaikan harga komoditas dan pangan global juga memberikan risiko atas perekonomian dan APBN akibat tingginya anggaran subsidi yang dibutuhkan untuk mempertahankan harga.

Namun, reformasi perpajakan dan kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan pada 2020 dan 2021 akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik pada tahun ini dan tahun depan. (rig)

Baca Juga: Mayoritas Perusahaan AS Tidak Terdampak Pajak Minimum Biden

Topik : oecd, proyeksi ekonomi, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:15 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Kejar Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Ketua MPR Sarankan Ini

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:48 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Singgung Soal Kondisi Global dan Resesi, Ini Pidato Lengkap Ketua MPR

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak