PALESTINA

PM Palestina Gandeng Norwegia Paksa Israel Setor Pajak Penuh

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 April 2019 | 18:29 WIB
PM Palestina Gandeng Norwegia Paksa Israel Setor Pajak Penuh

Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtayeh.

RAMALLAH, DDTCNews – Pemerintah Palestina meminta pemerintah Norwegia untuk menekan Israel agar melepaskan seluruh penerimaan pajak Palestina tanpa pengurangan. Ini mengingat Israel mengambil sejumlah pendapatan pajak yang seharusnya dimiliki sepenuhnya oleh Palestina.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtayeh mengatakan keputusan Israel mengurangi penerimaan pajak Palestina melanggar perjanjian bilateral. Menurutnya, untuk mengatasi hal ini, komunitas internasional sangat diperlukan untuk mengambil langkah serius dalam mengatasi pelanggaran perjanjian.

“Komunitas internasional sangat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran Israel, tidak hanya dengan melontarkan pernyataan kecaman,” ucapnya seperti dikutip pada Kamis (25/4/2019).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Di samping itu, Ishtayeh memuji posisi Norwegia atas dukungan yang berkelanjutan untuk Palestina. Dia menyatakan dukungan itu berasal dari kepercayaan Norwegia pada nilai-nilai keadilan, perdamaian dan kesetaraan, serta berharap untuk kelanjutannya sampai pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Pengurangan penerimaan pajak Palestina bermula sejak pertengahan 18 Februari lalu saat Kabinet Keamanan Israel menyetujui pengurangan US$138 juta (Rp1,96 triliun) dari pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Palestina melalui perjanjian Oslo.

Israel telah mengumpulkan dana dari sektor impor yang transit di Tepi Barat dan Gaza, di samping pajak lainnya. Sebagian besar dana tersebut dialihkan ke pemerintah Palestina, tapi jumlahnya telah dikurangi untuk pembayaran listrik dan air.

Baca Juga:
Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Selama ini, Israel telah mengumpulkan US$190 juta (Rp2,67 triliun) per bulan dari sektor bea dan cukai. Pemungutan tersebut dilakukan terhadap barang-barang dengan tujuan pasar Palestina yang transit di Israel.

Dari pendapatan tersebut, Israel mengurangi sekitar US$10 juta (Rp140,71 miliar) per bulan untuk disetorkan kepada Palestina. Sayangnya, pemerintah Palestina menolak keras uang transfer pajak dari Israel yang ditujukan untuk keluarga tahanan atau tahanan yang menjalani hukuman di penjara Israel.

Kabarnya, seperti dilansir maannews, pengurangan itu sebagai tunjangan yang dibayarkan kepada tahanan warga Palestina di Israel beserta keluarga tahanan. Hal ini menjadi alasan pemerintah Israel dalam mengambil penerimaan pajak yang seharusnya menjadi milik Palestina.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP