Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Persoalan Pajak Global Perlu Solusi Multilateral

A+
A-
0
A+
A-
0
Persoalan Pajak Global Perlu Solusi Multilateral

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol (ketiga dari kiri) saat mengisi kuliah umum pajak di Universitas Nihon, Tokyo, Jepang. (Foto: DDTCNews)

TOKYO, DDTCNews – Fakultas Ekonomi Universitas Nihon, Tokyo, Jepang menyelenggarakan kuliah umum perpajakan pada Jumat, 6 April 2018. Lebih dari 100 peserta hadir dan mayoritasnya merupakan mahasiswa pascasarjana ekonomi di bidang perpajakan dan perwakilan dari kantor akuntan publik serta perusahaan-perusahaan besar di Jepang dan KBRI Tokyo.

Kuliah umum perpajakan dengan tema "The International Tax Landscape and Its Impact for Indonesian Tax Regulation" itu disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol.

Acara kuliah umum ini diawali dengan sambutan oleh Prof Takenaka (Ketua Program Magister) yang kemudian dilanjutkan sambutan dari Mr. Hamanaka (Komunitas Jepang-Indonesia) serta Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif.

Baca Juga: Ada Sertifikatnya! FEB UI Adakan Webinar Soal Akuntansi untuk Start Up

Dalam sambutannya, Arifin Tasrif menjelaskan hubungan Indonesia dan Jepang yang tahun ini sudah memasuki usia ke-60. Terutama dibidang ekonomi dan investasi, Jepang merupakan salah satu negara investor terbesar dan telah banyak berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Pemahaman aturan perpajakan Indonesia oleh perusahaan Jepang merupakan hal yang penting dan oleh karenanya kuliah umum ataupun seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Universitas Nihon Tokyo sangat dibutuhkan bukan saja bagi para investor Jepang tetapi juga akademisi di Jepang.

Adapun, dalam paparannya, John menjelaskan landskap perpajakan secara global telah mengalami perubahan yang sangat besar bukan sekadar evolusi dan bahkan sudah cenderung revolusi. Hal tersebut disebabkan oleh 4 variabel yang berpengaruh yaitu globalisasi, digitalisasi, underground economy dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Baca Juga: Reformasi Berkelanjutan Munculkan 5 Wajah Baru Sistem Pajak Indonesia

“Ke-4 variabel tersebut secara bersama-sama maupun secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan landskap perpajakan internasional,” ujarnya.

Menurut John, perubahan landskap internasional telah menyadarkan hampir semua otoritas pajak di dunia untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi menghadapi permasalahan perpajakan secara global yang justru terjadi di era digitalisasi yaitu kesenjangan informasi (asymmetric information).

“Permasalahan pajak secara global tidak lagi dapat diselesaikan secara sepihak (unilateral) tetapi diperlukan langkah-langkah bersama secara multilateral,” tambahnya.

Baca Juga: Edi Slamet Irianto Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Unissula

Lahirnya standar pajak secara global seperti Common Reporting Standards (CRS) dibidang pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan selanjutnya diadopsi ke dalam regulasi domestik di masing-masing anggota yurisdiksi dari Global Forum merupakan wujud nyata dari konsensus dan komitmen komunitas internasional.

Demikian pula dengan lahirnya BEPS 15 Action Deliverables merupakan standar pajak global yang bertujuan untuk menangkal praktek aggressive tax planning yang dapat menggerus basis pemajakan suatu yurisdiksi melalui pengalihan laba usaha ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak yang rendah (low tax jurisdiction).

Sebagaimana diketahui, standar pajak global tersebut selanjutnya diadopsi secara gradual ke dalam regulasi domestik oleh seluruh anggota yurisdiksi dari Inclusive Framework on BEPS.

Baca Juga: Gratis! Unas Gelar Webinar Soal Pajak Minimum Global, Tertarik?

Perubahan besar pada landskap pajak secara global dan komitmen untuk mengimplementasikan standar pajak global tersebut telah mendorong banyak anggota yurisdiksi dari komunitas internasional melakukan reformasi administrasi dan kebijakan pajaknya masing-masing.

"Contohnya adalah Indonesia, setelah melakukan program amnesti pajak kemudian dilanjutkan dengan program reformasi pajak," pungkas John. (Amu)

Baca Juga: Teken MoU, Kanwil DJP Jateng II dan UNS Sepakati Kerja Sama Tax Center

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, kuliah pajak, universitas nihon, jepang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 08 Maret 2022 | 18:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

USU dan Kanwil DJP Sumut I Gelar Sosialisasi Teknis PPS

Selasa, 08 Februari 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Bebaskan Bea Masuk untuk Baja Impor Asal Jepang, Ini Sebabnya

Selasa, 01 Februari 2022 | 14:00 WIB
JEPANG

IMF Proyeksikan Ekonomi Jepang Tumbuh 3,3% pada 2022

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya