Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Perlunya Gerakan Reformasi dalam Upaya Konsolidasi Fiskal 2023

A+
A-
1157
A+
A-
1157
Perlunya Gerakan Reformasi dalam Upaya Konsolidasi Fiskal 2023

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia mencapai minus 0,74% pada kuartal I/2021. Setelah itu, pada kuartal II/2021, pertumbuhan ekonomi rebound menjadi 7,07% dengan basis yang sangat rendah akibat kontraksi pada periode yang sama pada tahun lalu.

Momentum pemulihan ekonomi tengah diupayakan pemerintah melalui konsolidasi fiskal secara bertahap. Upaya konsolidasi fiskal mencakup tindakan dan kebijakan untuk menambah penerimaan negara serta menata ulang belanja dan pembiayaan pada masa mendatang.

Indonesia menargetkan konsolidasi fiskal ini pada 2023. Konsolidasi fiskal diharapkan mampu membuat defisit APBN kembali maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan menjaga size belanja 12,90%-13,86% PDB dan pendapatan berkisar 10,19%-10,89% PDB.

Titik konsolidasi fiskal tersebut tentu dapat tercapai jika segala prekondisi bisa terus terdorong. Periode 2021 dan 2022 diharapkan menjadi tahun untuk recovery and reform policy dengan adanya program vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Gerakan Reformasi

2021 dan 2022 merupakan tahun yang sangat menentukan keberhasilan konsolidasi bertahap yang direncanakan pemerintah. Terdapat dua reformasi yang sangat penting dalam mencapai target konsolidasi fiskal pada 2023, yaitu reformasi struktural dan reformasi fiskal.

Reformasi struktural merupakan terjemahan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Reformasi struktural berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur, serta institutional development.

Apabila ketiga fokus reformasi struktural tersebut dapat ditingkatkan, investasi negara akan makin meningkat pula. Kegiatan ekspor juga akan makin meningkat. Kemudian, lapangan usaha akan bertambah.

Keberhasilan reformasi struktural dalam menciptakan lapangan usaha berkualitas tentu akan menghasilkan produk kompetitif yang baik pula untuk di dalam negeri ataupun luar negeri (export-led growth).

Kebijakan dukungan ekspor produk lokal unggulan yaitu mendorong industri/komoditas berorientasi ekspor, menciptakan efisiensi biaya logistik dan simplifikasi administrasi ekspor, serta melakukan diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pada pasar global.

Selanjutnya, upaya mendukung konsolidasi fiskal juga dilakukan dari sisi reformasi fiskal. Adapun reformasi fiskal juga berfokus pada 3 hal, yaitu peningkatan pendapatan, penguatan spending better, serta pembiayaan inovatif dan sustainable.

Upaya utama dalam meningkatkan pendapatan negara yaitu melalui reformasi perpajakan. Adapun reformasi perpajakan sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia.

Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa inovasi penggalian potensi untuk peningkatan tax ratio, perluasan basis perpajakan (cukai plastik, e-commerce, optimalisasi PPN), dan penyesuaian sistem perpajakan dengan struktur dan kondisi perekonomian negara.

Optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan, penguatan tata kelola dan kegiatan bisnis, serta penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi juga diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan negara.

Dalam meningkatkan pendapatan negara, penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer juga sangat diperlukan. Begitu pun pendalaman pasar (financial deepening) yang merupakan strategi dalam peningkatan pendapatan negara.

Selanjutnya, penguatan spending better melalui penerapan zero based budgeting. Maksud dari zero based budgeting adalah efisiensi belanja kebutuhan dasar, berorientasi pada hasil, fokus pada program prioritas, serta daya tahan (automatic stabilizer).

Penguatan spending better ini juga harus didukung dengan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, efektivitas dari program perlindungan sosial (akurasi data dan sinergi program), penguatan desentralisasi fiskal, serta penguatan quality control transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kemudian, pembiayaan inovatif dan sustainable diterapkan pada utang sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang countercylical. Pengelolaan utang pun harus tetap secara prudent dan sustainable.

Terdapat pula inovasi pembiayaan dengan penguatan peran sovereign wealth fund (SWF), special mission vehicles (SMV), dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Adapun SWF digunakan sebagai solusi oleh negara yang mengalami defisit pembiayaan dan memiliki utang yang besar untuk mendapat sumber permodalan.

Selanjutnya, SMV sebagai institusi yang mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. SMV juga dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada menteri keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama.

Reformasi pada masa Covid maupun pasca-Covid mutlak diperlukan untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki tantangan struktural yang serius, yaitu produktivitas dan daya saing rendah. Selain itu, kondisi fiskal tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

Dengan reformasi struktural dan reformasi fiskal,target konsolidasi fiskal pada 2023 dapat tercapai. Kondisi perekonomian Indonesia akan kembali normal serta jauh dari ancaman resesi atau krisis ekonomi.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, reformasi, reformasi pajak, konsolidasi fiskal

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP