Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

A+
A-
3
A+
A-
3
Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews - DPRD dan Pemprov Riau akan segera mengesahkan revisi perda pajak daerah. Klausul yang akan direvisi tersebut adalah terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak Daerah Sugeng Pranoto mengatakan pembahasan mengenai revisi peraturan itu telah selesai. Salah satu poin krusial dalam raperda yakni pembebasan BBNKB.

"Akan digratiskan 100%. Apa saja kriteria kendaraan yang gratis itu akan diterangkan dalam pergub [peraturan gubernur]," katanya, dikutip pada Rabu (28/9/2021).

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Sugeng menuturkan pembebasan BBNKB merupakan salah satu upaya pemprov untuk meringankan beban masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pada peraturan yang berlaku saat ini, gubernur dapat memberikan pembebasan atau diskon atas BBNKB atas kendaraan bermotor dengan payung hukum berupa pergub. Namun dengan Raperda Pajak Daerah, nantinya tidak akan ada lagi BBNKB yang harus dibayarkan masyarakat ketika melakukan mutasi kendaraan.

Raperda mengatur pembebasan BBNKB berlaku atas kendaraan perorangan dan perusahaan. Jika raperda disahkan, pembebasan BBNKB dinilai akan mendorong masyarakat yang memiliki kendaraan dari luar Riau melakukan mutasi menjadi berpelat BM.

Baca Juga: Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

“Setelahnya, kendaraan-kendaraan tersebut juga akan menjadi objek pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau,” ujar Sugeng.

Dia menambahkan pansus akan menyerahkan hasil kerjanya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D). Raperda itu kemudian bakal diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui.

"Kalau sudah disetujui, tinggal kami paripurnakan saja," tuturnya seperti dilansir halloriau.com. (rig)

Baca Juga: Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Topik : provinsi riau, peraturan daerah, pajak, bea balik nama kendaraan, BBNKB, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya