Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Penunggak Pajak Terus Dikejar

0
0

MANOKWARI, DDTCNews —  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari terus mengupayakan penegakan hukum bagi penunggak pajak. Kali ini giliran PT PSK yang menjadi incaran KPP Pratama Manokwari lantaran menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perhutanan senilai lebih dari Rp3 miliar.

Kepala KPP Pratama Manokwari Chandra Budi mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat paksa (SP), hingga saat ini pihaknya masih menunggu respons dari PT PSK. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo, PT PSK tetap tidak melunasi utang pajaknya, KPP Pratama Manokwari akan melakukan penagihan aktif.

“Kita tidak main-main menegakkan hukum. Kita lihat dulu itikadnya untuk melunasi utang pajaknya seperti apa. Jika diperlukan kita akan melakukan penyanderaan kepada penanggung pajak PT PSK,” ujar Chandra, Senin (27/6).

Baca Juga: Kejar Kenaikan Target PBB-P2, Ini Langkah yang Diambil

Sebelumnya KPP Pratama Manokwari telah menyandera dua orang wajib pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya memiliki tunggakan pajak senilai lebih dari Rp2 miliar. Penyanderaan dilakukan apabila utang pajak WP telah melebihi Rp100 juta dan WP diragukan itikad baiknya.

PT PSK merupakan perusahaan yang bergerak dalam hak pengusahaan hutan (HPH) dan berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Perusahaan ini merupakan pemegang konsesi HPH terluas di Provinsi Papua Barat.

Budi menduga sebenarnya PT PSK memiki kemampuan bayar yang cukup untuk melunasi utang pajaknya lantaran saat ini PT PSK masih aktif beroperasi. Namun,PT PSK justru enggan membayar kewajibannya tersebut.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Selain penyanderaan, bentuk penagihan aktif lainnya bisa berupa penyitaan dan pencegahan. Seperti dikutip beritamoneter.com, penyitaan bisa dilakukan dengan memblokir rekening penunggak pajak, sedangkan pencegahan adalah larangan bagi WP untuk pergi ke luar negeri dan bersifat sementara. (Amu)

“Kita tidak main-main menegakkan hukum. Kita lihat dulu itikadnya untuk melunasi utang pajaknya seperti apa. Jika diperlukan kita akan melakukan penyanderaan kepada penanggung pajak PT PSK,” ujar Chandra, Senin (27/6).

Baca Juga: Kejar Kenaikan Target PBB-P2, Ini Langkah yang Diambil

Sebelumnya KPP Pratama Manokwari telah menyandera dua orang wajib pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya memiliki tunggakan pajak senilai lebih dari Rp2 miliar. Penyanderaan dilakukan apabila utang pajak WP telah melebihi Rp100 juta dan WP diragukan itikad baiknya.

PT PSK merupakan perusahaan yang bergerak dalam hak pengusahaan hutan (HPH) dan berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Perusahaan ini merupakan pemegang konsesi HPH terluas di Provinsi Papua Barat.

Budi menduga sebenarnya PT PSK memiki kemampuan bayar yang cukup untuk melunasi utang pajaknya lantaran saat ini PT PSK masih aktif beroperasi. Namun,PT PSK justru enggan membayar kewajibannya tersebut.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Selain penyanderaan, bentuk penagihan aktif lainnya bisa berupa penyitaan dan pencegahan. Seperti dikutip beritamoneter.com, penyitaan bisa dilakukan dengan memblokir rekening penunggak pajak, sedangkan pencegahan adalah larangan bagi WP untuk pergi ke luar negeri dan bersifat sementara. (Amu)

Topik : pajak daerah, penunggak pajak, manokwari
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI