Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Penggelap Pajak Terus Dikejar

0
0

SEOUL, DDTCNews – Otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service (NTS) sedang menginvestigasi 36 kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha besar dan beberapa  perusahaan di Korsel yang sebagian besar menggunakan modus shell company.

Han Seung-hee, seorang pejabat di biro investigasi NTS menyampaikan bahwa ada sekitar tiga atau empat kasus penggelapan pajak tersebut masuk ke dalam investigasi Panama Papers yang dilakukan International Consortium of Investigative Journalists awal tahun ini.

“Masyarakat Korsel tidak mengindahkan peringatan kami. Sebelumnya, kami sudah meminta masyarakat untuk melaporkan pendapatan dan properti yang dimilikinya sebelum bulan Maret. ,” ungkap Han Seung-hee, seorang pejabat di biro investigasi.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Dalam dokumen Panama Papers disebutkan terdapat sekitar 190 perusahaan dan individu yang diduga menggelapkan pajak di Korsel. Sebelumnya NTS menginvestigasi enam atau tujuh dari orang-orang dan perusahaan tersebut.

Salah satu orang ternama di Korsel yang masuk dalam panama papers adalah anak laki-laki tertua dari mantan Presiden Roh Tae-woo, Roh Jae-heon, namun NTS tidak mengkonfirmasi apakah ia termasuk dalam 36 kasus yang tengah diselidikinya.

Salah seorang pengusaha di Korea Selatan diduga melakukan penggelapan pajak dengan menciptakan sebuah shell company di negara tax haven atas nama pegawainya dan menyimpan keuntungan dari bisnis pengiriman perusahaannya di sana.

Baca Juga: Bidik 44 Perusahaan Multinasional, UU Antipenghindaran Pajak Disiapkan

Shell company tersebut mentransfer uang ke sebuah rekening bank di Hong Kong dengan nama berbeda. Anak-anak dari pengusaha tersebut merupakan pemilik dari shell company yang dapat  dengan mudah mengambil uang perusahaan tanpa perlu membayar pajak.

Dalam kasus yang berbeda, seorang pengusaha memberikan bantuan keuangan kepada anak laki-lakinya dengan membeli saham perusahaan anaknya yang ada di luar negeri melalui kantornya di Hong Kong.

Dengan tujuan untuk mengurangi capital gain tax yang mungkin harus dibayarnya kemudian, ia dan perusahaan tersebut membuat sebuah kontrak terpisah dengan jumlah yang dimanipulasi untuk membayar saham tersebut.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Sejak Januari, NTS telah menyelidiki 30 kasus penggelapan pajak. Sebanyak 25 kasus telah diselesaikan dengan denda Won271,7 miliar setara US$231,5 juta, dan 10 di antaranya diserahkan ke kantor jaksa sebagai kasus pidana.

Dalam satu pernyataan resmi, seorang pejabat tinggi NTS mengatakan bahwa ke depan para pengemplang pajak akan lebih sulit untuk menyembunyikan pendapatan atau propertinya di luar negeri.

Hal ini dikarenakan tahun depan Korsel akan mulai menerapkan Automatic Exchange of Information(AEoI) atau perjanjian multinasional mengenai pertukaran informasi keuangan.

Baca Juga: Gelar Seminar, UI Hadirkan Profesor Hukum Pajak Internasional Belanda

Dengan demikian, NTS akan memiliki akses yang lebih luas bukan hanya terhadap data penghasilan tapi juga terhadap transaksi keuangan.

Selain itu, NTS juga akan memberikan reward kepada orang-orang yang menyediakan informasi vital untuk investigasi penggelapan pajak. (Bsi)

Baca Juga: Gagasan IMF Soal Pajak Internasional Berisiko Dimentahkan?

“Masyarakat Korsel tidak mengindahkan peringatan kami. Sebelumnya, kami sudah meminta masyarakat untuk melaporkan pendapatan dan properti yang dimilikinya sebelum bulan Maret. ,” ungkap Han Seung-hee, seorang pejabat di biro investigasi.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Dalam dokumen Panama Papers disebutkan terdapat sekitar 190 perusahaan dan individu yang diduga menggelapkan pajak di Korsel. Sebelumnya NTS menginvestigasi enam atau tujuh dari orang-orang dan perusahaan tersebut.

Salah satu orang ternama di Korsel yang masuk dalam panama papers adalah anak laki-laki tertua dari mantan Presiden Roh Tae-woo, Roh Jae-heon, namun NTS tidak mengkonfirmasi apakah ia termasuk dalam 36 kasus yang tengah diselidikinya.

Salah seorang pengusaha di Korea Selatan diduga melakukan penggelapan pajak dengan menciptakan sebuah shell company di negara tax haven atas nama pegawainya dan menyimpan keuntungan dari bisnis pengiriman perusahaannya di sana.

Baca Juga: Bidik 44 Perusahaan Multinasional, UU Antipenghindaran Pajak Disiapkan

Shell company tersebut mentransfer uang ke sebuah rekening bank di Hong Kong dengan nama berbeda. Anak-anak dari pengusaha tersebut merupakan pemilik dari shell company yang dapat  dengan mudah mengambil uang perusahaan tanpa perlu membayar pajak.

Dalam kasus yang berbeda, seorang pengusaha memberikan bantuan keuangan kepada anak laki-lakinya dengan membeli saham perusahaan anaknya yang ada di luar negeri melalui kantornya di Hong Kong.

Dengan tujuan untuk mengurangi capital gain tax yang mungkin harus dibayarnya kemudian, ia dan perusahaan tersebut membuat sebuah kontrak terpisah dengan jumlah yang dimanipulasi untuk membayar saham tersebut.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Sejak Januari, NTS telah menyelidiki 30 kasus penggelapan pajak. Sebanyak 25 kasus telah diselesaikan dengan denda Won271,7 miliar setara US$231,5 juta, dan 10 di antaranya diserahkan ke kantor jaksa sebagai kasus pidana.

Dalam satu pernyataan resmi, seorang pejabat tinggi NTS mengatakan bahwa ke depan para pengemplang pajak akan lebih sulit untuk menyembunyikan pendapatan atau propertinya di luar negeri.

Hal ini dikarenakan tahun depan Korsel akan mulai menerapkan Automatic Exchange of Information(AEoI) atau perjanjian multinasional mengenai pertukaran informasi keuangan.

Baca Juga: Gelar Seminar, UI Hadirkan Profesor Hukum Pajak Internasional Belanda

Dengan demikian, NTS akan memiliki akses yang lebih luas bukan hanya terhadap data penghasilan tapi juga terhadap transaksi keuangan.

Selain itu, NTS juga akan memberikan reward kepada orang-orang yang menyediakan informasi vital untuk investigasi penggelapan pajak. (Bsi)

Baca Juga: Gagasan IMF Soal Pajak Internasional Berisiko Dimentahkan?
Topik : panama papers, pajak internasional, korea selatan
artikel terkait
Kamis, 18 April 2019 | 17:46 WIB
UNI EROPA
Kamis, 18 April 2019 | 17:11 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 18 April 2019 | 16:49 WIB
SELANDIA BARU
Kamis, 18 April 2019 | 16:06 WIB
SPANYOL
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA