Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemkab Bakal Lunasi Tunggakan Pajak Ratusan Kendaraan Dinas

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemkab Bakal Lunasi Tunggakan Pajak Ratusan Kendaraan Dinas

Ilustrasi. 

LAMPUNG SELATAN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung menganggarkan Rp722,7 juta melalui APBD 2021 untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor atas ratusan unit kendaraan dinas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Intji Indriati mengatakan ada 542 unit dari 2.042 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak hingga 31 Desember 2020. Kendaraan dinas yang menunggak pajak itu tersebar di 53 organisasi perangkat daerah (OPD).

"Mungkin mereka [OPD] lupa dan terlena sehingga ini menjadi kelalaian mereka tapi [tunggakan pajak] kendaraan dinas itu akan kami bayarkan," katanya, Senin (12/4/2021).

Baca Juga: Soal e-SPPT PBB, Anies Terbitkan Pergub Baru

Intji mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor seharusnya menjadi tanggung jawab OPD yang mengoperasikannya. Namun, kali ini pemkab akan membayarkan tunggakan pajak kendaraan dinas yang ada di dinas, badan, dan kantor sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Bersamaan dengan pembayaran tunggakan pajak, BPKAD juga mendata ulang kelengkapan dan kelayakan kendaraan dinas. Intji menyebut dari kendaraan dinas yang menunggak pajak itu, 129 unit di antaranya sudah rusak berat dan 58 unit kehilangan STNK dan BPKB.

Kemudian, 207 unit kendaraan dinas saat ini dioperasikan kepala desa dan sekretaris desa. Sementara itu, 148 unit lainnya dioperasikan dinas, badan, dan kantor pemda.

Baca Juga: Dampak Insentif PPnBM Mobil, Setoran Pajak Daerah Meningkat

Menurut Intji, pemkab berencana menghentikan operasional kendaraan dinas yang rusak berat dan menghapusnya dari daftar inventaris sehingga tunggakan pajak kendaraannya dapat dihapuskan. Proses permohonan penghapusan data pajak kendaraan dinas yang rusak berat tersebut harus disampaikan kepada Bapenda Provinsi Lampung dan Samsat Kalianda.

Sementara pada kendaraan dinas yang kehilangan STNK dan BPKB, BPKAD akan mengurusnya dengan berkoordinasi bersama Polda Lampung.

"Untuk kendaraan dinas kades dan sekdes, dikoordinasikan dengan dinas terkait agar dibayarkan menggunakan APBDes 2021," ujarnya, seperti dilansir lampost.co. (kaw)

Baca Juga: Banyak Daerah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ini Kata Periset

Topik : Kabupaten Lampung Selatan, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, kendaraan dinas
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 05 Mei 2021 | 10:15 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH
Selasa, 04 Mei 2021 | 15:23 WIB
KABUPATEN BULELENG
Selasa, 04 Mei 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK