KONFERENSI AKUNTANSI

Para Akuntan Berkumpul Bahas Ekonomi Digital

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Agustus 2017 | 12:01 WIB
Para Akuntan Berkumpul Bahas Ekonomi Digital

Para narasumber The 6th International Accounting Conference di Yogyakarta. (Foto: FEB UGM)

YOGYAKARTA, DDTCNews – Departemen Akuntansi Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar konferensi internasional dengan nama 6th International Accounting Conference pada 27-29 Agustus 2017, bertempat di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Acara ini dibuka oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubonowo X dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta yang mayoritas adalah akuntan dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti mahasiswa, dosen, manajer, perwakilan Bank Indonesia, dan Pemerintah.

Konferensi tahun ini mengangkat tema seputar ekonomi digital (digital economy). Era pertumbuhan teknologi yang semakin pesat ini, mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang dapat dijadikan sebagai fondasi bagi perkembangan e-commerce di Indonesia.

Baca Juga:
USU dan KPP Pratama Medan Polonia Gelar Pojok e-Filing

Adapun narasumber yang hadir untuk mengisi acara tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri di antaranya Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol, Profesor Keuangan dan Direktur Penelitian University of Queensland Robert Faff, serta beberapa praktisi lainnya.

Terkait dengan kebijakan pemerintah di era teknologi ini, John mengatakan regulasi yang dibuat harus memberikan kepastian, keadilan, sederhana dan netral bagi pelaku usaha tradisional maupun e-commerce.

“Bahkan pemerintah juga perlu menjaga pertumbuhan e-commerce, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal yang dapat memudahkan para pelaku e-commerce,” tuturnya dalam konferensi tersebut.

Baca Juga:
DJP Tambah Lagi 4 Perusahaan Pemungut PPN PMSE, Ada Tencent Cloud

Pada 2020 diperkirakan volume e-commerce akan meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan 2015. Oleh karenanya, Indonesia akan menjadi pasar yang memiliki potensi besar baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

John menambahkan regulasi dan perangkat infrastruktur lainnya seperti National Payment Gateway juga sudah harus segera disiapkan. Potensi yang besar dan menjanjikan tersebut harus direspons dengan baik oleh seluruh unsur masyarakat Indonesia termasuk para praktisi. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 Maret 2024 | 15:37 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp 1.730 Triliun pada 2025

Jumat, 22 Maret 2024 | 21:32 WIB UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

USU dan KPP Pratama Medan Polonia Gelar Pojok e-Filing

Jumat, 15 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tambah Lagi 4 Perusahaan Pemungut PPN PMSE, Ada Tencent Cloud

Kamis, 14 Maret 2024 | 16:07 WIB KANWIL DJP NUSRA

DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor