Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

A+
A-
0
A+
A-
0
Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Ilustrasi.

OSLO, DDTCNews – Pemerintah Norwegia mengusulkan pengenaan pajak khusus sebesar 40% terhadap peternakan ikan trout dan salmon demi meningkatkan penerimaan negara.

Kementerian Keuangan Norwegia memperkirakan tambahan penerimaan dari “pajak sewa sumber daya” tersebut mencapai NOK3,65 miliar hingga NOK 3,8 miliar atau setara dengan Rp5,13 triliun sampai dengan Rp5,34 triliun.

“Pendapatan pajak diperkirakan antara NOK3,65 miliar hingga NOK3,8 miliar dan setengahnya akan masuk ke kas pemerintah kota,” jelas Kementerian Keuangan seperti dikutip dari thefishsite.com, dikutip pada Minggu (2/10/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Pemerintah Norwegia baru-baru ini telah mengirimkan sebuah proposal yang memuat usulan tentang memperkenalkan pajak sewa sumber daya sebesar 40% terhadap produsen salmon dan trout terbesar di negara itu.

Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan mulai memberlakukan pajak sewa sumber daya pada 1 Januari 2023. Pajak tersebut akan dikenakan terhadap perusahaan peternakan ikan trout dan salmon yang memproduksi 5.000 ton atau lebih per tahun.

Alasan pengenaan pajak baru ini ialah adanya penggunaan sumber daya publik oleh sektor tersebut. Pengenaan pajak khusus tersebut juga sudah diberlakukan untuk sektor-sektor seperti pembangkit listrik tenaga air yang mengambil untung dari aset negara.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Kabar tersebut telah menyebabkan harga saham ketiga perusahaan peternakan salmon terkemuka di negara tersebut, yaitu Mowi, Leroy Seafood, dan SalMar menurun hingga 19%.

CEO Salmar Linda L. Aase menyebutkan proposal tersebut akan memberikan efek negatif secara signifikan bagi seluruh industri yang bersinggungan dengan akuakultur.

“Pajak seperti ini akan memiliki efek riak negatif yang signifikan untuk semua industri terkait dengan industri akuakultur dan pekerjaan yang diciptakannya,” tuturnya. (rig)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : norwegia, pajak khusus, pajak, pajak internasional, sumber daya publik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya