Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

A+
A-
14
A+
A-
14
Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi DJP, Heri Kuswanto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Aturan turunan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur natura dan kenikmatan akan memberikan perlindungan kepada pegawai level menengah dan bawah.

Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi DJP, Heri Kuswanto, mengatakan salah satu natura yang dikecualikan dari objek pada melalui UU HPP adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu.

"Itu kita lindungi agar tidak merupakan objek pajak yang memberatkan pegawai pada level menengah ke bawah," ujar Heri, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Secara umum, nantinya akan terdapat 5 jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, yakni makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura yang diberikan di daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan pekerjaan, dan natura yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes.

Heri mengatakan perubahan ketentuan mengenai natura dan kenikmatan adalah salah perubahan yang amat mendasar pada UU PPh. Diperinci pada ayat penjelas dari Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP, natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas.

"Itu pada dasarnya adalah imbalan kerja dalam bentuk selain uang. Selama ini pemberian natura bukan objek pajak dan dari sisi pemberi kerja tidak dapat dibiayakan," ujar Heri.

Baca Juga: Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Ketentuan yang mengecualikan natura sebagai objek pajak selama ini telah menimbulkan potensi tax planning akibat besarnya gap antara tarif PPh badan dan tarif maksimal PPh orang pribadi.

Selama ini, celah yang timbul akibat dikecualikannya natura dari objek pajak telah dimanfaatkan oleh pegawai kelas atas seperti direktur dan komisaris. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Antisipasi Penolakan Masyarakat Atas Integrasi NIK-NPWP
Topik : UU HPP, RUU KUP, natura, objek pajak, wajib pajak, Ditjen Pajak, Sri Mulyani, penghasilan selain uang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 06:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Probabilitas Indonesia Kena Resesi Kecil

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bonus Demografi Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PAJAK BERTUTUR 2022

Gelaran Pajak Bertutur 2022 Dimulai, Ini yang Ingin Dicapai DJP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tindaklanjuti Permohonan Pengusaha, Kantor Pajak Lakukan Pemeriksaan