Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Otoritas Ini Ingatkan Para Pekerja yang WFH Soal Klaim Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Ini Ingatkan Para Pekerja yang WFH Soal Klaim Insentif Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) mengeluarkan peringatan baru bagi masyarakat yang mengeklaim keringanan pajak karena bekerja dari rumah atau work from home pada 2022.

Berdasarkan panduan baru GOV.UK, HMRC mengingatkan pekerja hanya dapat mengeklaim insentif sepanjang memenuhi dua syarat. Pertama, perusahaan belum membayar pengeluaran pekerja. Kedua, terdapat biaya rumah tambahan akibat WFH.

“Anda dapat mengeklaim jika majikan Anda belum membayar pengeluaran Anda dan Anda memiliki biaya rumah tangga tambahan karena bekerja dari rumah,” bunyi panduan baru GOV.UK, Rabu (13/4/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Dikutip dari dailyrecord.co.uk, panduan sebelumnya menyebutkan para pekerja WFH di seluruh Inggris hanya memiliki waktu sampai dengan 5 April untuk mengeklaim tunjangan.

Keringanan pajak berupa tunjangan yang diberikan mencapai senilai GBP125 atau setara dengan Rp2,34 juta untuk periode pajak 2020/21 dan 2021/22. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut mengalami perubahan dengan hadirnya panduan baru.

Dalam panduan baru, pekerja dapat mengeklaim keringanan pajak untuk pengeluaran pada atau setelah tanggal 6 April 2022. Selain itu, klaim hanya dapat dilakukan jika pekerja belum menerima pembayaran dari perusahaan atas pengeluaran WFH dan memiliki biaya rumah tangga tambahan akibat WFH.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Selain itu, pemerintah juga mengingatkan para pekerja untuk memastikan telah memenuhi aturan untuk mengeklaim. Jika tidak, pekerja dapat dituntut karena dengan sengaja memberikan informasi yang salah.

Untuk mengeklaim insentif tahun pajak 2022/23, pekerja harus memenuhi salah satu dari ketiga kriteria yang ditentukan. Pertama, tidak memiliki fasilitas yang memadai yang tersedia untuk melakukan pekerjaan di perusahaan.

Kedua, sifat pekerjaan mengharuskan pekerja untuk tinggal jauh dari lokasi perusahaan sehingga tidak masuk akal untuk bepergian ke tempat tersebut setiap hari. Ketiga, pekerja di bawah batasan tertentu diharuskan untuk bekerja dari rumah. (rig)

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Topik : inggris, insentif pajak, WFH, pekerja, pajak, pajak internasional, keringanan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor