BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menegaskan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak akan menambah beban wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (16/9/2021).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan skema opsen tidak menciptakan beban baru bagi wajib pajak. Menurutnya, skema opsen hanya berkaitan dengan pengelolaan dari PKB dan BBNKB.
"Awalnya seluruh pendapatan dari pajak masuk ke APBN provinsi dan kemudian dibagihasilkan. Dengan opsen, besaran ketetapan [pajak] masih sama, tetapi di saat proses pembayaran dilakukan maka pendapatan tersebut akan langsung dibagi," ujar Ardian.
Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah mengusulkan pemberian kewenangan pemungutan opsen pajak pada level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk opsen PKB dan BBNKB diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Skema opsen pajak ini diberikan sebagai bagian dari upaya perluasan basis pajak. Opsen pajak sebagai penggantian skema bagi hasil.
Pasalnya, selama ini, mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota menimbulkan masalah keterlambatan penerimaan. Simak bahasan mengenai usulan perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah selengkapnya pada Fokus ‘Ketika Fiskal Daerah Tak Kunjung Mandiri’.
Selain mengenai opsen pajak, ada pula bahasan terkait dengan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP). Pemilihan wajib pajak yang ikut serta menyampaikan pendapat merupakan kombinasi wajib pajak orang pribadi dan badan.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Adanya opsen pajak membuat sebagian pembayaran PKB dan BBNKB kepada pemerintah provinsi akan seketika diterima pemerintah kabupaten/kota secara paralel. Begitu pula sebaliknya atas opsen pajak kabupaten/kota kepada provinsi yang mencakup pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menerangkan memang definisi opsen yang tertuang pada RUU HKPD adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Namun, hal ini bukan berarti memberi tambahan beban pajak kepada wajib pajak.
"Agar tidak menjadi tambahan beban bagi wajib pajak dan pemda langsung dapat menerima pendapatan dari PKB dan BBNKB, maka yang diatur adalah persentase tarif agar total ketetapan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya," ujar Ardian. (DDTCNews)
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang mengatakan penerapan opsen pajak memiliki nilai positif, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan meningkatkan pendapatan daerah tentu akan dapat menunjang berbagai program pembangunan khususnya daerah yang memiliki lahan yang masuk dalam objek pajak tersebut. Kalau dari aspek pemerintah daerah pasti sangat positif,” kata Sarman. (Kontan)
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas sudah menetapkan jumlah minimal partisipan yang ikut serta dalam kegiatan survei tahun ini. Target minimal jumlah responden pada 2021 adalah 40.516 responden.
"Untuk jumlah responden yang terlibat secara riil pada survei tersebut, baru dapat diketahui setelah survei selesai dilaksanakan. Dalam melakukan survei kepuasan layanan ini, tidak ditentukan komposisi jumlah antara wajib pajak orang pribadi maupun badan pada pelaksanaan survei ini," jelasnya. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia. Meskpun masuk dalam RUU KUP, pelaksanaannya akan tergantung pada kesiapan sektor usaha dan pemulihan ekonomi nasional.
"Implementasi pajak karbon dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, memperhatikan kesiapan sektor," katanya. (DDTCNews/Kontan)
Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgiva mengatakan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tertinggi di Asia. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan digital sangat tinggi.
“Peningkatan ini juga diikuti dengan perluasan basis pajak dan peningkatan iklim kompetisi bagi para pebisnis. Namun yang perlu kita cermati adalah, bagaimana sebenarnya sistem pajak yang diterapkan?" ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi lonjakan nilai ekonomi digital di Tanah Air. Indonesia telah menerapkan PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Simak ‘Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE’. (DDTCNews)
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada RAPBN 2022 senilai Rp321,2 triliun. Anggaran tersebut turun 57% dari alokasi pada tahun ini yang mencapai Rp744,75 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pagu PEN sudah mempertimbangkan potensi risiko meluasnya Covid-19 pada tahun depan. Dia berharap alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani pandemi dan memulihkan perekonomian pada 2022. (DDTCNews) (kaw)
