Ilustrasi warga memakai masker pelindung terlihat saat waktu perjalanan di Penyebrangan Shibuya di Shibuya Ward, Tokyo. ANTARA FOTO/REUTERS/The Yomiuri Shimbun/Ryohei Moriya/nz/cf
TOKYO, DDTCNews—Partai Liberal Demokrat optimistis Tokyo, Jepang bisa menjadi pusat industri finansial global seiring dengan semakin tidak stabilnya iklim ekonomi Hong Kong.
Ketua Panel Tenaga Kerja Asing Partai Liberal Demokrat Satsuki Katayama mengatakan partai mulai membahas perihal kebijakan-kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk mendorong pasar keuangan Jepang menjadi menarik di mata internasional.
“Apa yang dimiliki Jepang tetapi tidak dimiliki oleh Hong Kong adalah kebebasan. Bila Facebook saja diawasi pemerintah, apakah mereka akan tahan? Saya rasa orang ingin hidup di tempat yang normal,” katanya dikutip Kamis (2/7/2020).
Untuk diketahui, hukum-hukum yang dipaksakan China di Hong Kong makin meningkatkan ketidakpastian di Hong Kong. Apalagi, Hong Kong juga mengalami resesi ekonomi terdalam akibat pandemi Covid-19 dan krisis politik.
Tingkat penggangguran di Hong Kong berada di level tertinggi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, membuat investor mulai mengalihkan dananya ke negara lain. Ekspatriat dan warga Hong Kong bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan negara kota tersebut.
Meski demikian, bukan berarti Jepang tidak memiliki masalah. Beban pajak di Jepang masih tergolong tinggi, ditambah lagi masih ada masalah birokrasi Jepang yang eksesif dan kendala bahasa di Jepang juga masih tergolong tinggi.
Satsuki mengakui persoalan-persoalan yang ada menghalangi terealisasinya Tokyo sebagai pusat industri finansial global. Per Juni 2019, hanya 13.000 orang yang tinggal di Jepang dengan visa kerja profesional.
“Bila Jepang tidak memiliki permasalahan-permasalahan ini, Tokyo sudah pasti menjadi pusat industri finansial sejak dulu,” tutur Satsuki dilansir dari japantimes.
Meski masih terdapat beberapa kelemahan, Satsuki menilai posisi Jepang masih lebih baik ketimbang Singapura mengingat jumlah populasi Jepang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura.
Satsuki menjelaskan partai sedang menggodok beberapa kebijakan baru seperti ketentuan jenis visa baru yang tidak memerlukan residensi penuh. Secara jangka panjang, akan terdapat perlakuan pajak khusus di kawasan tertentu. (rig)