Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Negara Dunia Ramai-Ramai Mulai Pajaki Bitcoin

A+
A-
3
A+
A-
3
Negara Dunia Ramai-Ramai Mulai Pajaki Bitcoin

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Opsi untuk memajaki transaksi atas mata uang kripto seperti bitcoin menjadi pilihan banyak negara terutama di kawasan Eropa dan Asia.

Crypto News merangkum beberapa kebijakan yang sudah dan akan diterapkan sejumlah negara untuk memajaki transaksi uang digital. Salah satunya dirintis oleh Rusia yang merancang skema deklarasi kepemilikan uang kripto pada tahun fiskal 2021.

"Sistem deklarasi aset kripto sedang disiapkan Rusia dan dapat diluncurkan tahun fiskal 2021," tulis laporan Crypto News, Rabu (10/2/2021).

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Selanjutnya, badan pajak Spanyol sudah menerapkan pengawasan terhadap aset uang kripto dalam hukum administrasi pajak. Otoritas akan mengenakan denda US$6.000 atau setara Rp83 juta terhadap wajib pajak yang tidak mendeklarasikan kepemilikan aset kripto dalam SPT Tahunan.

Kewajiban lapor aset kripto dalam SPT tersebut juga akan diperluas, tidak hanya untuk aset yang dimiliki di dalam negeri, tetapi termasuk di luar negeri. Kebijakan tersebut akan diumumkan pada bulan ini.

Kemudian, negara G7 yang terdiri atas AS, Kanada, Prancis, Jerman Italia, Inggris dan Jepang juga bersiap memperkenalkan pajak kripto dalam waktu dekat ini. Wacana tersebut diungkapkan Menkeu Jepang Taro Aso menjelang pertemuan G7 pada 12 Februari 2021.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Menurutnya, Jepang akan mendorong pembahasan mengenai kebijakan perpajakan pada pertemuan akhir pekan ini. Pemulihan ekonomi global akibat Covid-19 memerlukan sumber penerimaan baru dan hal tersebut bisa disediakan dari aktivitas ekonomi mata uang digital.

"Implementasi perpajakan digital dan mata uang digital bank sentral akan menjadi agenda ketika pemimpin dunia bertemu akhir pekan ini," ujarnya.

Selanjutnya, Korea Selatan juga bersiap untuk mengamandemen kode hukum pajak pada tahun ini. Perubahan aturan tersebut melengkapi penerapan pajak kripto yang akan diperkenalkan pada Oktober 2021 dari sisi pelaksanaan dalam administrasi pajak.

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

"Pajak kripto di Korea Selatan akan dimulai seperti rencana awal pada 2022," tulis Cryptonews dalam pemberitaannya. (rig)

Topik : belgia, kebijakan pajak, bitcoin, cryptocurrency, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak