Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal Terus Bermunculan, Begini Sikap DJBC

A+
A-
0
A+
A-
0
Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal Terus Bermunculan, Begini Sikap DJBC

Ilustrasi. Petugas gabungan menggeledah susunan rokok yang dijual di Pasar Simo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/8/2021). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyebut berbagai modus baru peredaran rokok ilegal terus bermunculan. Modus baru tersebut terungkap ketika petugas menjalankan operasi gempur rokok ilegal.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Tubagus Firman Hermansjah mengatakan DJBC akan terus berupaya menekan peredaran rokok ilegal yang diwujudkan dengan melakukan penindakan.

"Modus yang makin berkembang mengharuskan petugas Bea Cukai untuk dapat bergerak cepat dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (12/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Firman mencontohkan modus-modus baru peredaran rokok ilegal yang telah diungkap petugas DJBC. Misal, penyelundupan rokok ilegal menggunakan mobil box bersegel plastic seal dan ditaburi bubuk kopi untuk mengurangi aroma tembakau.

Modus tersebut ditemukan petugas Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Berawal dari informasi masyarakat, petugas gabungan kemudian bergerak menuju Pelabuhan Bakauheni dan menemukan 30.000 batang rokok ilegal senilai Rp30,4 juta.

Pada saat yang bersamaan, petugas juga menemukan sebuah mobil box yang dilapisi plastic seal. Saat dibuka, mobil tersebut ternyata memuat 1,84 juta batang rokok ilegal yang ditaburi kopi bubuk senilai Rp1,8 miliar.

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Dari kedua penindakan tersebut, petugas telah menyita 1,87 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,23 miliar.

Petugas Bea Cukai Kudus juga menemukan modus peredaran rokok ilegal melalui e-commerce. Bermula dari pemantauan dan analisis penawaran rokok ilegal di e-commerce, petugas menemukan paket berisi rokok ilegal yang sedang didaftarkan pada jasa pengiriman barang.

Petugas kemudian melanjutkan operasi hingga tiba pada lokasi penimbunan rokok ilegal di Kabupaten Jepara. Barang bukti yang disita berupa 183.640 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang Rp138,35 juta dan potensi kerugian negara mencapai Rp90,9 juta.

Baca Juga: Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

"Total diperoleh barang bukti sebanyak 183.640 batang rokok ilegal dengan total perkiraan nilai barang senilai Rp138,35 juta dan potensi kerugian negara mencapai Rp90,9 juta," ujar Firman.

Tambahan informasi, DJBC telah memulai operasi Gempur Rokok Ilegal untuk mengoptimalkan penindakan pada 16 Agustus lalu. Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal hingga di bawah 3%. (rig)

Baca Juga: Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP
Topik : rokok ilegal, ditjen bea dan cukai DJBC, penindakan, penegakan hukum, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KOREA SELATAN

Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ditelepon Petugas Pajak? Simak Kriteria WP yang Masuk Outbond Call

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital