Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

'Mereka Menerapkan Pajak yang Ngawur'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Mereka Menerapkan Pajak yang Ngawur'

Bapak Bangsa Vietnam Ho Chi Minh

PERAWAKANNYA kurus kecil. Wajahnya lonjong seperti pertapa, dengan pipi cekung dan janggut yang tergerai. Namun, matanya teduh bercahaya. Tak ada yang menyangka, dialah yang bisa memaksa dua negara adikuasa, Prancis dan Amerika Serikat, kalah perang dan harus angkat kaki dari negerinya.

Namanya Nguyễn Sinh Cung. Sewaktu kanak, ia suka bermain layang-layang dan memancing. Begitu tua, ia sering mengunjungi SD dan mengobrol dengan anak-anak. Hobi ini mungkin tidak datang dari ruang hampa. Saat ia 11 tahun, ibunya meninggal setelah melahirkan adiknya yang juga meninggal.

Ia kemudian dibesarkan seorang ayah yang menolak bekerja di birokrasi kekaisaran boneka Prancis dan memilih jadi guru keliling. Dari ayahnyalah api nasionalismenya terus menyala. Semasa mahasiswa, ia banyak terlibat dengan serangkaian demonstrasi pajak, dan meraih reputasi sebagai pembuat onar.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Catatan polisi Prancis tentang dirinya bukanlah sanjungan—untuk tidak mengatakannya suatu hinaan: “Penampilannya canggung, mulut setengah terbuka.” Namun, sejak kecil ia mendapatkan pendidikan Prancis dan akrab dengan prinsip kebebasan Prancis, dan sangat ingin melihatnya langsung.

Saat 21 tahun ia meninggalkan pekerjaan sebagai guru di Vietnam untuk menjadi pembantu koki di kapal Prancis yang berlayar ke Marseille. Pekerjaan itu diambilnya agar ia bisa sampai ke Prancis. Sayang, setelah sampai di Prancis, lamarannya ke Sekolah Administratif Kolonial Prancis ditolak.

Akhirnya, setelah beberapa saat menjalani pekerjaan serabutan di Marseille, ia memutuskan tetap bekerja di kapal. Selama 2 tahun ia berkeliling ke berbagai kota di Eropa, AS, dan Afrika, lalu menetap di London, dan menyeberang ke Paris. Di kota terakhir inilah nasionalismenya semakin terasah.

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Ia bergabung dengan Kelompok Patriot Vietnam yang memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. Ia juga menyampaikan petisi yang menuntut diakhirinya ekploitasi Prancis dalam Konferensi Damai Versailles 1919, saat ratusan diplomat dari 32 negara yang terlibat Perang Dunia I berkumpul.

Meski tak diakui, petisi tersebut diketahui luas di Vietnam. Sejak itu, ia mendapat tempat di kalangan aktivis sosialisme Prancis. Ia berpidato di Kongres Partai Sosialis Prancis dan mengajak partai itu mendukung Vietnam mengakhiri kolonialisasi Prancis. Namun, lagi-lagi ia tak mendapat tanggapan.

Akhirnya ia bergabung ke Partai Komunis Prancis. Partai ini mau mendukung kebebasan Vietnam. Tidak hanya itu, bersama sejumlah pendatang lain dari Algeria, Senegal, dan daerah jajahan Prancis lainnya, ia mendirikan surat kabar Le Paria untuk menyebarluaskan gagasannya.

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

“Para penjajah itu telah menipu kita, memiskinkan kita, dan menghancurkan tanah kita. Mereka merampok sawah, tambang, dan hutan kita. Mereka memonopoli uang dan dan ekspor. Mereka menerapkan banyak pajak yang ngawur, hingga rakyat kita jatuh sangat miskin,” katanya.

Setelah 30 tahun hidup di negeri orang, pada usia 51 tahun ia pulang ke Vietnam, yang saat itu sudah dijajah Jepang. Ia lalu mendirikan Liga Kemerdekaan Vietnam (Viet Minh). Liga ini berjuang melawan Jepang. Namun, karena kalah di Perang Dunia II, Jepang akhirnya menarik pasukan dari Vietnam.

Pengunduran diri Jepang membuat kekuasaan di Vietnam kosong. Bersamaan dengan penyerahan Jepang ke Sekutu, pada 2 September 1945, di Lapangan Ba Dinh, Saigon, disaksikan lebih dari 500.000 warga, ia membacakan Proklamasi Kemerdekaan yang melahirkan Republik Demokrasi Vietnam.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

“Wahai, saudara-saudaraku se-Tanah Air. Semua orang dilahirkan secara sederajat, Sang Pencipta memberikan hak yang tidak bisa dilanggar. Di antara hak-hak itu ada hak hidup, hak kebebasan dan hak mengusahakan kebahagiaan!” katanya disambut gemuruh tepuk tangan.

Namun, Prancis yang menjajah Vietnam sejak 1859 tak tinggal diam. Prancis lantas kembali ke Vietnam, dan segera menguasai Vietnam Selatan. Prancis juga menyerang Haiphong di utara, lalu dibalas Viet Minh dengan menyerang Hanoi, yang sekaligus menandai pecahnya Perang Indochina.

“Kenapa kita harus berperang? Jika kita tidak berperang, Prancis akan menduduki negara kita sekali lagi. Mereka akan memperbudak kita sekali lagi. Mereka akan memaksa kita jadi kuli dan membayar semua jenis pajak mereka lagi. Mereka akan menekan semua kebebasan demokrasi kita!” tandasnya.

Baca Juga: Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Selama 8 tahun Viet Minh bertahan melayani serangan Prancis. Sampai pada 1954, ketika Perancis mengalami kekalahan besar di Lembah Dien Bien Phu. Dengan kekalahan itu, Prancis lalu mendorong digelarnya perundingan. Hasilnya, Vietnam dibagi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.

Namun, perjanjian tersebut ditolak. Paman Ho—demikian ia biasa dipanggil—tetap keras hati untuk menyatukan seluruh Vietnam. Ia lalu memerintahkan Viet Minh berjuang di Vietnam Selatan, dan membentuk Viet Cong di Vietnam Selatan untuk sama-sama berjuang. Saat itulah tentara AS masuk.

Perang Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan seperti sebuah perang dunia ketiga kecil. Vietnam Utara didukung Uni Soviet, China, Korea Utara, Kuba, dan Mongolia. Sementara itu, Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Filipina, Thailand, Australia, dan Selandia Baru.

Baca Juga: ‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Tidak seperti di film Rambo yang menampilkan AS sebagai pemenang, faktanya AS dengan bom napalmnya kalah dalam Perang Vietnam, meski tidak kehilangan satu jengkal tanah pun. Setelah mengusir AS, lahirlah Republik Sosialis Vietnam yang menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.

Sayang, Bapak Bangsa Vietnam itu keburu wafat sebelum melihat cita-citanya menyatukan Vietnam terwujud setelah 30 tahun perang. Untuk menghargai jasanya, Pemerintah Vietnam mengubah nama Saigon—kota terakhir yang ditaklukkan pada 30 April 1975—menjadi namanya, Hồ Chí Minh.

“Saya anjurkan mahasiswa belajar jangan hanya mengejar gaji tinggi, tapi jauh dari rakyat. Ini bukan karena ikut campur. Saya merasa sebagai saudara,” katanya saat bersama Bung Karno meresmikan Institut Teknologi Bandung, sebelum menerima Doktor Honoris Causa dari Unpad, 2 Maret 1959. (Bsi)

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Topik : kutipan, vietnam, ho chi minh, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:19 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Agar Fungsi Penilaian Pajak Lebih Strategis, Ini Upaya DJP

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 20:49 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak Sudah Pakai Data dari Dukcapil

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP