Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Menyadari Peran Pajak dalam Program Vaksinasi

A+
A-
8
A+
A-
8
Menyadari Peran Pajak dalam Program Vaksinasi

PAJAK sering kali disalahartikan sebagian masyarakat sebagai bentuk pengekangan ekonomi karena identik dengan pungutan yang harus disetorkan kepada pemerintah dalam besaran nominal tertentu.

Kesalahpahaman tersebut diakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai cara pemerintah menyelenggarakan kehidupan negara melalui penggunaan 3 jenis pendapatan, yakni pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Penerimaan pajak sendiri merupakan bentuk pendapatan negara yang paling potensial karena bersumber dari aktivitas di dalam negeri dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi (Hutagaol, 2007).

Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, bagaimana peran pajak, terutama dalam menciptakan herd immunity? Percepatan penciptaan herd immunity perlu dilakukan untuk menangani pandemi yang telah berdampak pada berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, dan Pendidikan.

World Health Organization (WHO) menjelaskan herd immunity sebagai perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi maupun infeksi sebelumnya. Dalam konteks ini, vaksinasi seharusnya lebih masif dilakukan.

Namun, program vaksinasi membutuhkan dana yang besar. Saat ini, pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi karena masih belum memenuhi target dari total jumlah penduduk. Di sinilah pajak menjalankan perannya untuk merealisasikan program tersebut.

Ada 3 alur yang perlu diperhatikan dalam merespons kondisi pandemi untuk pemulihan berbagai bidang, terutama ekonomi. Pertama, pengelolaan pajak. Aspek ini dapat dilihat dari ketepatan terkait dengan wajib pajak, penggunaan hasil pungutan pajak, dan pertanggungjawaban penggunaannya.

Jumlah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak masih belum optimal. Masih ada wajib pajak yang belum mengerti cara pelaporan pajak. Kemudian, masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran pajak.

Padahal, pajak yang terkumpul akan dikelola pemerintah untuk pembangunan. Khusus dalam situasi saat ini, kebutuhan yang mendesak adalah program vaksinasi.

Untungnya, pada tahun ini, DJP meluncurkan 4 aplikasi berbasis analisis data, yakni Abililty to Pay (ATP), Smartweb, Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP) dan Dashboard WP KPP Madya. Terobosan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama masyarakat.

Berdasarkan pada data DJP, sekitar 82,85% penerimaan negara dari pajak. Pada tahun ini, untuk memberikan vaksin gratis, ada alokasi dana program vaksinasi sekitar Rp58,11 triliun dan bantuan operasional kesehatan (BOK) vaksinasi senilai Rp3,3 triliun.

Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya karena. Adapun pengetahuan terkait dengan pajak (literasi pajak) baik melalui sosialisasi maupun bantuan teknis lainnya tetap perlu digencarkan.

Program Vaksinasi

Kedua, vaksinasi merupakan program besar dan bersifat mendesak. Ketepatan dalam program vaksinasi dapat dilihat dari distribusi vaksin. Program ini tidak akan berhasil menciptakan herd immunity apabila distribusinya dilakukan dengan sistem tebang pilih.

Hingga akhir Juli 2020, masih ada wilayah di Indonesia yang menerapkan penerima vaksin harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) domisili. Praktik ini menjadi penghambat vaksinasi serta berisiko tidak tepat sasaran. Terlebih, masih ada warga yang belum mempercayai efektivitas vaksinasi.

Untung saja vaksinasi tidak mensyaratkan hanya bagi warga yang taat pajak. Seandainya pemerintah memasukkan variabel ini sebagai syarat pendaftaran, mungkin kisah program vaksinasi akan makin runyam karena kepatuhan pajak masih belum optimal.

Ketiga, pemulihan ekonomi nasional. Alur ini sebenarnya bisa segera dilakukan bertahap apabila alur kedua sudah terlaksana dengan tepat. Herd immunity diharapkan mampu menciptakan aktivitas kembali normal sehingga kegiatan perekonomian dapat bergerak Kembali.

Kegiatan perekonomian yang nantinya berjalan juga akan mengalami banyak perubahan. Hal ini terutama menyangkut transaksi. Konsekuensi dari perubahan ini memunculkan banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Salah satunya terkait dengan perlindungan konsumen.

Sebagus apapun desain program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tidak akan pernah berhasil memperbaiki keadaan selama tidak dilandasi ketepatan, kepercayaan, dan kerja sama. Mari, segenap lapisan masyarakat, kita bahu-membahu memulihkan negeri.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, vaksinasi, penerimaan pajak, pandemi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Aini Salsabila

Jum'at, 24 September 2021 | 04:24 WIB
Artikelnya berkelas, membuka mata dan pikiran orang awam tentang pajak yang tadinya tidak tahu jadi tahu.. Sukses untuk Sdri Dorma

Martinus

Selasa, 21 September 2021 | 19:58 WIB
Nice article Ibu DJ. menambah wawasan, bagaimana pentingnya kerjasama semua pihak, wajib pajak, pemerintah dan seluruh masyarakat agar negeri ini segera pulih.

Hana

Kamis, 16 September 2021 | 21:40 WIB
Nice artikel.. Artikel tsb telah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran penting sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya agar dapat membantu program pemerintah khususnya pada pelaksanaan vaksinasi dalam upaya bersama melawan pandemi covid-19 serta membantu pemerintah dalam pemulih ... Baca lebih lanjut

Imel

Jum'at, 10 September 2021 | 21:32 WIB
Artikel ini bagus bgt, disini kita diedukasi bahwa pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban sbg warna negara yg taat pajak agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dgn baik dan mempercayakan serta bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi negara dim ... Baca lebih lanjut

Imel

Jum'at, 10 September 2021 | 21:32 WIB
Artikel ini bagus bgt, disini kita diedukasi bahwa pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban sbg warna negara yg taat pajak agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dgn baik dan mempercayakan serta bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi negara dim ... Baca lebih lanjut

Imel

Jum'at, 10 September 2021 | 21:32 WIB
Artikel ini bagus bgt, disini kita diedukasi bahwa pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban sbg warna negara yg taat pajak agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dgn baik dan mempercayakan serta bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi negara dim ... Baca lebih lanjut

Novia Sandra Dewi

Jum'at, 10 September 2021 | 20:28 WIB
keren, tulisan yg menarik dan mengedukasi ttg pentingnya pajak, terima kasih...

Atidira Dwi Hanani

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
Artikel yang bermanfaat, membuat jadi lebih paham Peran Pajak dalam Program Vaksinasi. Terima kasih.

tika

Kamis, 09 September 2021 | 12:59 WIB
sebuah artikel yg dpt membuka mata masyarakat bahwa pajak tdk melulu utk pembangunan, tapi jg utk misi penyelamatan/pemulihan suatu negara, salah satunya dlm menghadapi pandemi ini. nice article, bu DJ 👏🏻

Tien Jailani

Kamis, 09 September 2021 | 12:44 WIB
keren artikel nya, berbobot dan punya nilai ilmu yang padat sukses
1 2 3 >

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online