BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Berita mengenai kelanjutan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menghiasi halaman beberapa surat kabar pagi ini, Senin (8/8). Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan akan mempelajari kembali seluruh proses legislasi revisi UU KUP.
Dengan review tersebut tidak menutup kemungkinan pembahasan revisi UU KUP yang sudah diajukan ke DPR akan diulang lagi dari awal. Sri Mulyani mengaku belum mengetahui secara substansi semua beleid yang akan diubah.
Kabar lainnya datang dari perkembangan pelaksanaan tax amnesty. Sedikit mengejutkan, hingga saat ini tercatat penerimaan uang tebusan tax amnesty baru mencapai Rp183,5 miliar atau 0,1% dari target yang dipatok Rp165 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani berujar tidak akan merevisi target penerimaan tax amnesty. Mengapa demikian? Berikut ringkasan beritanya:
Sri Mulyani menilai animo masyarakat terhadap tax amnesty cukup tinggi, atas dasar itu dia memutuskan tetap mempertahankan target yang sudah diperhitungkan dalam APBN-P 2016. Menurutnya menjaga momentum itu penting, karena menyangkut sesuatu yang lebih fundamental, tidak hanya persoalan penerimaan pajak saat ini. Lebih jauh tax amnesty diharapkan bisa memperluas basis pajak.
PT Bank Negara Indonesia Tbk. area Kalimantan memasang target penerimaan dari dana repatriasi Rp3 trilun. CEO BNI area Kalimantan Muhammad Jufri optimistis dapat mencapai target tersebut lantaran beberapa daerah di Kalimantan bersinggungan langsung dengan negara tetangga yang memiliki potensi dana repatriasi besar.
Kementerian Perhubungan tengah menyisir anggaran yang bisa dipangkas menyusul keputusan pemerintah yang berencana memotong kembali anggaran belanja APBN-P 2016 Rp133,8 triliun. Sedikitnya ada 3 pos yang bisa dipotong sekitar 3%-8% dari alokasi anggaran.Sementara Kementerian Pekerjaan Umum hingga saat ini belum menentukan proyek apa saja yang akan ditunda lantaran masih menunggu besaran anggaran yang akan dipangkas.
Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bertambah Rp15 triliun yang berasal dari kenaikan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam APBN-P 2016, dari US$40 per barel menjadi US$45 per barel. Pemerintah optimis harga minyak mentah akan terus menguat seiring kenaikan kurs rupiah.
Sekitar 45,8% dari penyesuaian dana transfer ke daerah dalam postur APBN-P 2016 akan dieksekusi dengan cara penundaan atau carry over ke tahun anggaran 2017. Langkah ini akan diterapkan pada seluruh pemerintah daerah (pemda) dari seluruh tingkatan yang masih memiliki APBD dan uang kas yang cukup banyak agar tidak mengganggu kebutuhan pendanaan pemda. Namun carry over tersebut tidak akan menyentuh alokasi dana desa.
Tercatat simpanan pemerintah daerah hingga akhir Juni 2016 sebesar Rp214,6 triliun, lebih rendah Rp58,83 triliun dari posisi periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut juga lebih rendah sekitar 12,8% dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2016 yang mencapai Rp246,18 triliun.
Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keberhasilan menjadi provinsi pengendali inflasi terbaik tidak terlepas dari tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang melakukan virtual meeting secara online dan memantau harga kebutuhan pangan secara real time untuk segera melakukan intervensi. Sementara Pemprov Surabaya lebih memilih strategi pengendalian inflasi dengan subsidi transportasi. (Amu)
