Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Meninjau Data Terkini Pajak Perdagangan Internasional

A+
A-
4
A+
A-
4
Meninjau Data Terkini Pajak Perdagangan Internasional

KEGIATAN perdagangan internasional tidak lepas dari ekspor dan impor barang yang dikenakan tarif oleh pemerintah. Secara umum, pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk (pajak impor) dan pendapatan bea keluar (pajak ekspor).

Merujuk pada UU 17/2006 tentang Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan pada UU yang dikenakan terhadap barang yang diimpor atau barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Sebaliknya, barang yang ke luar daerah pabean akan dikenakan bea keluar.

Adapun besaran tarifnya ditentukan berdasarkan jenis barang yang diimpor ataupun yang diekspor. Sebagai contoh, barang kebutuhan pokok strategis seperti gula dan beras akan dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan setengah jadi atau barang-barang yang sudah tercukupi produksi dalam negerinya.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Menurut data Kementerian Keuangan, pertumbuhan realisasi bea masuk pada kuartal III/2020 terkontraksi hingga 9,59% apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi bea keluar terkontraksi hingga 2,11%.

Tabel berikut memperlihatkan perkembangan pajak perdagangan internasional sejak 2016 hingga target pemerintah pada 2021.


Baca Juga: Beli Baju dari Luar Negeri Kena Pajak Tinggi, DJBC Ungkap Hitungannya

Apabila mengacu pada informasi di atas, pemerintah tengah memasang target-target yang dirasa cukup realistis untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan bea keluar pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi menunjukkan tren perkembangan yang cukup baik.

Namun, wabah pandemi yang terjadi memaksa pemerintah untuk menurunkan target cukup drastis melalui Perpres 72/2020, yakni dari senilai Rp2,6 triliun menjadi hanya senilai Rp1,7 triliun. Sementara itu, target untuk 2021 hanya dipatok senilai Rp1,8 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga menurunkan target 2020 untuk bea masuk menjadi hanya senilai Rp31,8 triliun. Padahal, realisasi penerimaan bea masuk pada tahun sebelumnya mencapai Rp37,5 triliun.

Baca Juga: IK-CEPA Berjalan, DJBC Jelaskan Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korsel

Terlepas dari adanya pandemi, secara keseluruhan, pertumbuhan pajak perdagangan internasional memang sudah terkontraksi sejak 2019, yakni mencapai 10,5%.

Oleh karena itu, di samping memperhitungkan dampak pandemi terhadap kinerja pajak perdagangan international, pemerintah juga perlu untuk mengevaluasi penurunan kinerja tersebut pada 2019.

Dengan demikian, strategi-strategi menyangkut optimalisasi pajak perdagangan internasional yang akan dijalankan ke depan tidak hanya sebatas langkah antisipasi dampak pandemi, tetapi juga faktor-faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan.*

Baca Juga: DJBC Ingatkan Lagi Pekerja Migran Soal Aturan Barang Kiriman dan IMEI

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, pajak perdagangan internasional, bea masuk, bea keluar

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS KEPABEANAN

Cara Ajukan Permohonan Bebas Bea Masuk atas Bahan Baku di OSS

Sabtu, 31 Desember 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Aturan Baru Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk Berlaku Besok

Rabu, 28 Desember 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Pembebasan Bea Masuk atas Barang untuk Penyelenggaraan Panas Bumi

Selasa, 27 Desember 2022 | 15:00 WIB
LAYANAN KEPABEANAN

Ramai Umrah, Jemaah Diimbau Pakai e-CD untuk Deklarasi Barang Bawaan

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T