Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menghitung Peran Konsultan Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Menghitung Peran Konsultan Pajak

SALAH satu dampak Covid-19 adalah menurunnya perekonomian dunia sampai memasuki resesi bagi banyak negara. Pemerintah Indonesia merespons situasi ini dengan menurunkan target penerimaan pajak 2021 sebesar 3% dari Rp1.268 triliun menjadi Rp1.230 triliun.

Namun, kewajiban Ditjen Pajak (DJP) tetap berat mengingat rendahnya tax ratio dan kepatuhan pajak, dipicu oleh praktik tax evasion dan tax avoidance. Konsultan pajak berperan penting mengurangi praktik tersebut melalui edukasi kepada wajib pajak (Tambi & Akpor, 2019).

Menurut otoritas pajak Selandia Baru, konsultan pajak sebagai tax intermediaries memainkan peran vital dalam mendukung administrasi perpajakan. Hasil penelitian Basuki (2018) dan Katuuk et al. (2017) juga menyatakan konsultan pajak berperan serta dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Andreoni et al. (1998) dan Slemrod (1989) memperkuat simpulan itu. Keputusan wajib pajak untuk patuh dimediasi konsultan pajak. Menurut Battaglini et al. (2019), peran konsultan pajak tidak hanya itu, tetapi juga membantu merancang sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Kontribusi konsultan pajak dalam perancangan sistem perpajakan adalah dengan menjadi sparring partner DJP. Salah satu contoh tindakan nyata atas hal tersebut adalah men-challenge kebijakan perpajakan yang dibuat DJP melalui pengadilan (Komara, 2017).

Salah satu alasan wajib pajak menggunakan konsultan pajak adalah karena konsultan pajak telah memahami aspek perpajakan. Kehadirannya dibutuhkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak dan sulit mengintepretasikan peraturan yang dianggap kompleks (Trang et al, 2017).

Konsultan pajak memiliki peran yang substansial dalam kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari perannya dalam merumuskan kebijakan. Selain itu, dengan ketidaksebandingan jumlah antara fiskus dan wajib pajak, sudah menjadi tugas konsultan pajak membantu DJP mengedukasi wajib pajak.

Peran Ganda
DENGAN demikian, konsultan pajak berada pada posisi antara negara dan wajib pajak. Peran ini menuntut konsultan pajak menjaga independensi, integritas dan profesionalisme, hingga menjadi mitra DJP dalam meningkatkan penerimaan dan mengkritisi peraturan (Sugianto, 2017).

Tidak jarang konsultan pajak sering dikatakan berperan ganda, seperti dikemukakan Arvita dan Sawarjuwono (2020), baik sebagai mitra otoritas pajak maupun sebagai kuasa wajib pajak. Komara (2017) menyebutnya sebagai hybrid tax agent.

Menariknya, riset Komara (2017) menyatakan responden memandang konsultan pajak sebagai mitra DJP sekaligus representasi wajib pajak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab, konsultan pajak memberikan efisiensi bagi DJP dan edukasi kepada wajib pajak.

Permasalahan yang berpotensi menurunkan citra konsultan pajak adalah masih banyaknya konsultan pajak yang tidak memiliki izin praktik. Karena tidak memiliki izin atau terdaftar di organisasi konsultan Indonesia, akan sulit dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Akan halnya konsultan pajak yang memiliki izin praktik di bawah organisasi konsultan, pelanggarannya tentu dikenakan sanksi. Dengan demikian, konsultan pajak resmi patut memenuhi standar profesi dan kode etik, serta menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme.

Karena peran tersebut, sudah seharusnya negara memerikan perlindungan yang lebih kuat pada praktik konsultan pajak. Dengan demikian, ada kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban konsultan pajak dalam menjalankan profesinya.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, peran konsultan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Devy Octaviana

Jum'at, 13 November 2020 | 13:00 WIB
terima kasih sangat membantu :)
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 November 2020 | 10:24 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menakar Relaksasi untuk Menghindari Depresi

Rabu, 18 November 2020 | 10:23 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Persoalan di Balik DGT-Form selama Pandemi

Selasa, 17 November 2020 | 10:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Tantangan DJP di Era Teknologi Informasi

Senin, 16 November 2020 | 10:56 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Insentif Pajak untuk Memanusiakan Manusia

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Segmentasi Pengawasan, AR KPP Pratama Fokus pada Wajib Pajak Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?