Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Menggenjot Kepatuhan Melalui Artificial Intelligence

A+
A-
615
A+
A-
615
Menggenjot Kepatuhan Melalui Artificial Intelligence

KETIKA Deep Blue, komputer berteknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dirancang IBM untuk bermain catur mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada 1997, hal itu menjadi momentum meluasnya penggunaan kecerdasan buatan dalam banyak sektor.

Kini kecerdasan buatan mulai digunakan untuk mempermudah pelayanan bidang kesehatan, ritel, manufaktur, perbankan, dan lainnya. Industri perbankan mulai masif mengadaptasi kecerdasan buatan untuk berinteraksi dengan nasabahnya.

Layanan chatbot makin populer membantu nasabah memeriksa saldo, membayar tagihan, dan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan. Riset Accenture menyebut bank yang menggunakan kecerdasan buatan akan meningkat pendapatan rata-ratanya 34% pada 2022.

Lalu bagaimana di bidang perpajakan? Di tengah pandemi yang melanda, Ditjen Pajak (DJP) sedang mengakselerasi penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan membatasi layanan tatap muka.

Akselerasi di bidang teknologi informasi ini sesuai dengan salah satu tujuan reformasi perpajakan, yaitu membenahi sistem informasi dan basis data. Bukti Ditjen Pajak serius untuk membatasi layanan tatap muka adalah terbitnya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2020.

Juklak internal dari regulasi ini mengatur tatap muka dengan wajib pajak harus melalui perjanjian terlebih dahulu. Bagi wajib pajak yang membutuhkan layanan tatap muka harus mengambil nomor antrean dulu sehari sebelumnya melalui laman kunjung.pajak.go.id.

Terbitnya regulasi ini bertujuan selain untuk mencegah dan mengurangi Covid-19, juga mendukung percepatan pemberian layanan secara elektronik. Dengan demikian, layanan administrasi perpajakan tetap mengutamakan saluran elektronik melalui laman www.pajak.go.id.

Beralihnya layanan manual ke daring harus diimbangi teknologi informasi yang mendukung. Sejak reformasi perpajakan, sebenarnya layanan daring DJP sudah diperkenalkan, seperti pendaftaran NPWP secara elektronik, pembayaran dengan e-billing, dan pelaporan SPT secara elektronik.

Namun, pelayanan daring yang mulai masif diterapkan ternyata belum mampu mendongkrak rasio kepatuhan secara optimal. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4% (2015), 60,7% (2016), 72,6% (2017) dan 71,1% (2018) (DDTC Fiscal Research, 2019).

Ramah Pengguna
SALAH satu permasalahan selama ini teknologi informasi yang digunakan DJP belum ramah pengguna (user friendly). Banyak wajib pajak kesulitan melakukan kewajiban secara daring, terbukti dengan masih banyaknya wajib pajak yang mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DJP belum mampu menyediakan fitur layanan digital ramah pengguna seperti perbankan karena pertama, belum terintegrasinya data perpajakan. Selama ini kanal data DJP masih terkotak-kotak berdasarkan kepemilikan direktorat di DJP sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Kedua, belum seragamnya kualitas data. Struktur data di DJP berasal dari internal dan eksternal. Data internal bersumber dari pelaporan SPT dan data pembayaran yang kualitasnya cukup baik. Data eksternal berasal dari instansi, lembaga, asosiasi, pihak lain (ILAP) yang kualitasnya belum baik.

Untuk membangun layanan digital dengan teknologi kecerdasan buatan, data adalah kunci. Peran data sangat penting dan menentukan apakah sebuah perusahaan menjadi unggul atau tidak. Sistem ini juga sangat sangat terspesialisasi, fokus pada satu tugas dan jauh dari perilaku manusia.

Kecerdasan buatan telah meningkatkan kecepatan, presisi, dan efektivitas sektor perbankan. Karena itu, kecerdasan buatan juga dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak, jika DJP mampu mengakselerasi beberapa hal berikut.

Pertama, pembenahan sistem informasi dan basis data. Perpres Nomor 40 Tahun 2018 menjadi payung hukum untuk melakukan reformasi perpajakan. Pembenahan ini akan menciptakan data yang terintegrasi dan akurat sehingga segmentasi wajib pajak akan terwujud.

Dengan segmentasi, pelayanan yang lebih personal dapat dilakukan. Wajib pajak bisa tahu kewajiban yang belum ditunaikan dan menyelesaikannya secara mandiri. Wajib pajak juga dapat menanyakan aturan melalui kecerdasan buatan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja DJP terwujud.

Kedua, menjalin sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi, pihak lain untuk menghasilkan data yang seragam dan berkualitas. Jika DJP mampu menyediakan layanan daring dengan kecerdasan buatan layaknya perbankan, mewujudkan kepatuhan optimal niscaya akan menjadi kenyataan.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, artikel pajak, kepatuhan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Endah Dewi

Senin, 02 November 2020 | 09:33 WIB
selalu apik emang tulisannya mba dewi☺

Herjuno Aji

Jum'at, 30 Oktober 2020 | 07:43 WIB
Meskipun tidak serta merta mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak, akselerasi penggunaan teknologi informasi oleh Ditjen Pajak patut diapresiasi. Selain itu, sinergi dengan instansi lain perlu terus didorong untuk dapat menghasilkan data yang valid.

Adhen Panji

Kamis, 29 Oktober 2020 | 17:44 WIB
Menginspirasi....Smg kedepannya DJP mengembangkan Sistem informasi yg semakin user friendly

Hervianda Robiansyah

Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:40 WIB
Bagus Tulisannya menginspirasi para ahli IT untuk membuat AI peran Help Desk bisa jadi akan tergantikan oleh AI

Siswahyudi Kardian

Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:46 WIB
Betul sekali

Mierza Darsya Putra

Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:49 WIB
kalau saja AI bisa dimanfaatkan DJP, berapa banyak potensi pajak yg bisa dicapai yaa

Mierza Darsya Putra

Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:48 WIB
keren nih DJP sudah pakai AI. sukses terus yaa

Tatang Suryana

Kamis, 29 Oktober 2020 | 01:52 WIB
Kepatuhan merupakan inti dari perpajakan

AiRis KHa

Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:29 WIB
dituturkan dengan apik dan mudah dipahami

M Bilman Miftahurrizki

Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:02 WIB
Teknologi AI? Menarik nih bahasannya

Siswahyudi Kardian

Selasa, 27 Oktober 2020 | 18:46 WIB
Keren, sangat menginspiratif
1
artikel terkait
Minggu, 15 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 15 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:36 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:18 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 04 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK