Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

A+
A-
1
A+
A-
1
Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Hingga saat ini, aturan teknis pemberian insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) belum terbit. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (16/10/2019).

Aturan teknis dari Peraturan Pemerintah No.45/2019 yang sudah terbit baru berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.10/2019, yaitu terkait pemberian super tax deduction untuk kegiatan vokasi. Regulasi khusus kegiatan research and development (R&D) belum terbit.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengaku masih mencari formula dasar penentuan besaran insentif untuk kegiatan R&D. Otoritas fiskal, sambungnya, masih terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga: Wah, Ada Diskon Pajak Hingga 100% Untuk 4 Jenis Pajak Daerah Ini

“Terus terang kami di Kemenkeu tidak paham dunia R&D ini bagaimana. Mau patokannya sepeti apa? [Berdasarkan] paten kah? Kalau paten berarti nanti jadi lama sekali untuk bisa mendapatkan insentif,” ungkap Suahasil.

Pihaknya menegaskan tidak ingin tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan relaksasi pajak yang relatif baru ini. Dia mengatakan belum ada target pasti terkait waktu terbit aturan main terkait tata cara insentif kegiatan R&D.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait langkah Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) mengoptimalisasi data perpajakan. Pasalnya, dalam suatu invoice saja terdapat data yang terkait dengan perpajakan, perusahaan, industri, dan perdagangan.

Baca Juga: Realisasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Tembus Rp602,6 Miliar

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pusat R&D

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan metode dalam memberikan fasilitas fiskal berupa super tax deduction kegiatan R&D tidak hanya berdasarkan paten yang dihasilkan. Pengembangan produk juga layak diperhitungkan untuk mendapat insentif.

“Jadi usul kami pengembangan produk pun juga bisa menjadi bagian dari inovasi sehingga kita dorong R&D center untuk seluruh manufaktur untuk pindah ke Indonesia.”

Baca Juga: Puluhan Ribu Pelaku Usaha Dapat Insentif Pajak, 51% UMKM
  • Kemudahan Akses

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan semua pilihan metode dapat dipertimbangkan untuk menjadi dasar pemberian insentif pajak itu. Menurutnya, kedua opsi baik hak paten maupun pengembangan produk dapat digunakan secara bersamaan.

Dia menambahkan fokus pengusaha dari setiap kebijakan insentif baru tidak lain adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas. Pasalnya, kerap kali fasilitas yang diberikan pemerintah menyulitkan pelaku usaha untuk memanfaatkan insentif.

  • Pemanfaatan Data

Ketua Komwasjak Gunadi mengatakan pemanfaatan data akan terganjal beberapa aspek, seperti ketentuan standard operating procedure (SOP) pengelolaan data dan pihak yang akan bertanggung jawab terhadap data-data tersebut.

Baca Juga: DJP Buat Aplikasi untuk Lampirkan SSP dalam Pelaporan Insentif Pajak

“Jadi harus sangat teliti benar dan membuat definisi-definisinya. Inilah yang harus dirumuskan dan menyamakan persepsi untuk membuat data tidak hanya menjadi data tapi bisa tersampaikan informasi dan knowledge-nya,” katanya.

  • Permasalahan yang Dihadapi Dirjen Pajak Baru

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan ada banyak tugas berat menanti Dirjen Pajak yang baru, pengganti Robert Pakpahan yang akan pensiun. Apalagi, ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan.

Indikator permasalahan itu merujuk pada rendahnya penerimaan pajak (termasuk tax ratio) Indonesia. Selain itu, permasalahan juga menyangkut kemudahan pembayaran pajak di Indonesia. Aspek fungsi pajak sebagai stimulus perekonomian juga perlu dilihat. (kaw)

Baca Juga: Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, super tax deduction, R&D
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:51 WIB
PMK 44/2020
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI