Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Membentuk Sistem Informasi Pajak Berbasis Technology Acceptance Model

A+
A-
24111
A+
A-
24111
Membentuk Sistem Informasi Pajak Berbasis Technology Acceptance Model

PANDEMI Covid-19 telah memengaruhi perekonomian. Makin bertambahnya kasus Covid-19 dalam waktu singkat direspons pemerintah dengan berbagai kebijakan pembatasan mobilitas. Alhasil, operasi berbagai kegiatan terhenti.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secara besar-besaran. Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2020 juga merosot ke level 45,3. Pendapatan pada industri penerbangan menurun. Okupansi pada 6.000 hotel hanya mencapai 50% (Yamali dan Putri, 2020).

Untuk mengatasi gejolak ekonomi karena pandemi covid-19, Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak supaya dapat berkontribusi dalam mendorong ekonomi di tengah krisis akibat pandemi covid-19.

Hal tersebut mengingat salah satu fungsi pajak adalah stabilisasi. Pajak dapat menjamin stabilitas perekonomian suatu negara. Adapun penerapan sistem self assessment akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela masyarakat telah terbentuk (Sidanti dan Hatmawan, 2017).

Dengan adanya kepatuhan pajak yang tinggi, penerimaan negara akan meningkat (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011). Kondisi ini dapat mendorong kemajuan perekonomian negara. Strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat diperlukan sebagai upaya optimalisasi pendapatan pajak.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan pajak adalah ketidakpuasan wajib pajak serta rendahnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan kurang baiknya implementasi sistem informasi perpajakan, misalnya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan penerapan e-SPT (Danang Indrayanto, 2014).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan teori atau model yang dapat menjelaskan interaksi individual dengan sistem informasi. Salah satunya adalah model penerimaan teknologi atau technology acceptance model (TAM).

TAM dikembangkan Davis et al. (1989) berdasarkan pada teori tindakan beralasan atau theory of reasoned action (TRA) yang dikemukakan Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada 1980. Dalam TRA, perilaku atau tindakan nyata, termasuk dalam penggunaan teknologi, terjadi karena adanya minat atau keinginan dari seseorang (Jogiyanto, 2007).

Selanjutnya, berdasarkan pada model TAM, minat atau keinginan seseorang juga dipengaruhi adanya sikap terhadap penggunaan teknologi itu sendiri. Adapun sikap adalah perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan suatu perilaku.

Sikap dan minat perilaku dalam penggunaan teknologi dapat dipengaruhi 2 aspek. Kedua aspek tersebut antara lain persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use).

Perceived usefulness merupakan suatu level kepercayaan bahwa penggunaan eknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaan. Sementara perceived ease of use adalah suatu level kepercayaan bahwa penggunaan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Keduanya dapat langsung memengaruhi perilaku penggunaan teknologi.

Berdasarkan pada model TAM, pembangunan minat perilaku dalam penggunaan teknologi sistem informasi perpajakan sangat diperlukan agar tercapai keberhasilan implementasi sistem. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat.

Dalam membangun minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan sistem informasi perpajakan, DJP perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu sikap terhadap penggunaan teknologi, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan penggunaan.

Beberapa ukuran sikap yang positif terjadi antara lain ketika penggunaan teknologi lebih disukai, menguntungkan, menyenangkan, dipandang baik, dan berarti. Dalam persepsi kegunaan, teknologi dipersepsikan dapat membuat bekerja lebih cepat, meningkatkan kinerja pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta membuat pekerjaan lebih mudah.

Sementara dalam persepsi kemudahan penggunaan, teknologi dipersepsikan mudah dipelajari, jelas dan dapat dimengerti, fleksibel, mampu menjadikan pengguna terampil, serta mudah untuk digunakan (Jogiyanto, 2007).

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, kepatuhan pajak, teknologi informasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Giti

Jum'at, 24 September 2021 | 14:54 WIB
kereen... semangat..

Bolu

Jum'at, 24 September 2021 | 09:44 WIB
Satu hal yg menjadi masukan: kata "menyenangkan" dlm penggunaan sistem informasi perpajakan mungkin ini lebih mengarah kpd kenyamanan dlm menggunakan aplikasi tsb misalnya tampilannya yg bagus & segar shg pengguna tdk merasa bosan dlm menggunakanya

Bolu

Jum'at, 24 September 2021 | 09:40 WIB
Keren.., artikel ini menghubungkan implementasi sistem informasi perpajakan dgn kepatuhan pajak sbg upaya untuk optimalisasi pendapatan pajak shg dapat membantu pemulihan perekonomian di masa pandemi ini. Sukses selalu..

I Wayan Yeremia Natawibawa

Sabtu, 18 September 2021 | 08:30 WIB
Terima kasih

Tabby Bagus

Sabtu, 11 September 2021 | 15:37 WIB
artikel yg bagus...

Goty P.

Sabtu, 11 September 2021 | 14:32 WIB
Ide yg bagus, setuju, bisa jadi sebagian wajib pajak agak gaptek shg mengabaikan kewajiban perpajakannya

I Made Oka Mulya

Kamis, 02 September 2021 | 22:26 WIB
setuju, teknologi yg bagus adalah yg dpt memudahkan penggunanya

I Wayan Yeremia Natawibawa

Jum'at, 03 September 2021 | 11:06 WIB
terima kasih

Magda S. M.

Kamis, 02 September 2021 | 22:06 WIB
Artikelnya bagus & mudah dimengerti

I Wayan Yeremia Natawibawa

Jum'at, 03 September 2021 | 11:07 WIB
terima kasih
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:19 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 7%, Pemulihan Dunia Usaha Berlanjut