Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Membangun Optimisme Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal

A+
A-
4
A+
A-
4

MEREBAKNYA pandemi Covid-19 di seluruh penjuru dunia tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga memberi dampak yang cukup besar terhadap perekonomian. Kondisi itu dialami hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi perekonomian Indonesia pada kuartal II/2020 terkontraksi hingga 5,32%. Diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) – sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona – berdampak pada aktivitas perekonomian.

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Sebagai upaya memulihkan perekonomian nasional, pemerintah mempersiapkan alokasi anggaran senilai Rp695,2 triliun. Dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah ingin melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan masyarakat.

Khusus untuk pelaku usaha, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk insentif pajak, mulai dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25, PPh final UMKM DTP, hingga restitusi PPN dipercepat.

Dalam konteks ini, fungsi mengatur (regulerend) dari pajak lebih ditonjolkan dibandingkan dengan fungsi penerimaan (budgeter). Pajak, dengan fungsi regulerend, hadir untuk bahu membahu bersama semua pihak dan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat Covid-19.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Pada episode keenam DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi berbincang dengan Kepala Sub Bagian Strategi & Manajemen Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adelia S. Pratiwi. Mereka berdiskusi seputar kebijakan fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi Covid-19. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!

*Pengambilan tayangan podcast ini telah melalui protokol covid-19 berlapis, pengecekan kesehatan pengisi acara, dan dilakukan dalam lingkungan yang steril.*

Baca Juga: Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT
Topik : DDTC Podtax, Podtax, Podcast, Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, Fiskal, Covid-19, Corona Virus

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

Senin, 04 Juli 2022 | 18:00 WIB
KOTA SEMARANG

Ratusan Ribu WP Nunggak PBB, Kejari Diminta Ikut Lakukan Penagihan

Senin, 04 Juli 2022 | 17:15 WIB
KANWIL DJP SUMUT I

Tak Lapor SPT Tahunan, Tanah & Rumah Milik WP Ini Disita Kantor Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE