Review
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 17:29 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 01 April 2020 | 16:53 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (4)
Fokus
Data & alat
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Memahami Fasilitas PPN di Indonesia

A+
A-
4
A+
A-
4
Memahami Fasilitas PPN di Indonesia

PAJAK pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) menurut ketentuan perundang-undangan. Namun, untuk tujuan tertentu, pemerintah memberi fasilitas untuk tidak mengenakan PPN atas jenis barang, jasa dan sektor usaha tertentu.

Secara umum terdapat empat jenis fasilitas PPN di Indonesia, yaitu fasilitas PPN 0%, PPN tidak dikenakan, PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Keempat fasilitas tersebut pada dasarnya sama-sama tidak mengenakan PPN, namun terdapat perbedaan mendasar dalam masing-masing fasilitas tersebut.

Fasilitas PPN 0%

Baca Juga: Wah, Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia Relatif Sedikit

Fasilitas PPN dengan tarif 0% diterapkan atas kegiatan ekspor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (UU PPN) tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP atau JKP dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, selayaknya tidak dikenakan PPN.

Pengenaan tarif 0% ini tidak berarti sebagai pembebasan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Baca Juga: Ini Contoh Kasus Pembiayaan Amortisasi Harta Tak Berwujud

Fasilitas Tidak Dikenakan PPN

Fasilitas tidak dikenakan PPN ini diterapkan atas penyerahan barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Jenis barang dan jasa yang tidak menjadi objek PPN ini diatur dalam Pasal 4A UU PPN. Sebagaimana dipahami, UU PPN mengadopsi sistem negative-list, sehingga barang dan jasa lain yang tidak termasuk dalam Pasal 4A maka secara otomatis menjadi objek PPN.

Untuk itu, jika pengusaha hanya memiliki usaha yang penyerahannya tidak dikenakan PPN, maka pengusaha tersebut tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP terkait kegiatan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Ini Alasan Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Terutang PPN

Fasilitas PPN Dibebaskan

Fasilitas PPN dibebaskan diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, fasilitas berupa pembebasan PPN dapat diberikan untuk:

  • kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
  • penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu;
  • impor BKP tertentu;
  • pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
  • pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Ketentuan lebih detail mengenai fasilitas PPN dibebaskan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), di antaranya PP Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN dan PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Baca Juga: Ini Regulasi Profesi Konsultan Pajak yang Wajib Diketahui

Selain itu, perlu diketahui, adanya perlakukan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PPN mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Hal ini diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN. Hanya saja, berbeda dengan fasilitas PPN dibebaskan, dalam fasilitas PPN tidak dipungut, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dimaksud tetap dapat dikreditkan.

Baca Juga: Manfaat Paradigma Kepatuhan Kooperatif Bagi Otoritas dan Wajib Pajak

Ketentuan lebih teknis mengenai fasilitas PPN dibebaskan ini diatur dalam bentuk PP, di antaranya PP No. 85 Tahun 2015 tetang Perubahan PP No. 32 Tahun 2009 tentang tempan penimbunan berikat serta PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2000.

Demikian ulasan secara umum mengenai fasilitas pajak di bidang PPN. Materi mengenai PPN secara keseluruhan dapat dibaca di sini.*

Baca Juga: Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal

Fasilitas PPN 0%

Baca Juga: Wah, Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia Relatif Sedikit

Fasilitas PPN dengan tarif 0% diterapkan atas kegiatan ekspor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (UU PPN) tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP atau JKP dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, selayaknya tidak dikenakan PPN.

Pengenaan tarif 0% ini tidak berarti sebagai pembebasan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Baca Juga: Ini Contoh Kasus Pembiayaan Amortisasi Harta Tak Berwujud

Fasilitas Tidak Dikenakan PPN

Fasilitas tidak dikenakan PPN ini diterapkan atas penyerahan barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Jenis barang dan jasa yang tidak menjadi objek PPN ini diatur dalam Pasal 4A UU PPN. Sebagaimana dipahami, UU PPN mengadopsi sistem negative-list, sehingga barang dan jasa lain yang tidak termasuk dalam Pasal 4A maka secara otomatis menjadi objek PPN.

Untuk itu, jika pengusaha hanya memiliki usaha yang penyerahannya tidak dikenakan PPN, maka pengusaha tersebut tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP terkait kegiatan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Ini Alasan Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Terutang PPN

Fasilitas PPN Dibebaskan

Fasilitas PPN dibebaskan diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, fasilitas berupa pembebasan PPN dapat diberikan untuk:

  • kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
  • penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu;
  • impor BKP tertentu;
  • pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
  • pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Ketentuan lebih detail mengenai fasilitas PPN dibebaskan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), di antaranya PP Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN dan PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Baca Juga: Ini Regulasi Profesi Konsultan Pajak yang Wajib Diketahui

Selain itu, perlu diketahui, adanya perlakukan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PPN mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Hal ini diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN.

Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN. Hanya saja, berbeda dengan fasilitas PPN dibebaskan, dalam fasilitas PPN tidak dipungut, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dimaksud tetap dapat dikreditkan.

Baca Juga: Manfaat Paradigma Kepatuhan Kooperatif Bagi Otoritas dan Wajib Pajak

Ketentuan lebih teknis mengenai fasilitas PPN dibebaskan ini diatur dalam bentuk PP, di antaranya PP No. 85 Tahun 2015 tetang Perubahan PP No. 32 Tahun 2009 tentang tempan penimbunan berikat serta PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2000.

Demikian ulasan secara umum mengenai fasilitas pajak di bidang PPN. Materi mengenai PPN secara keseluruhan dapat dibaca di sini.*

Baca Juga: Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal
Topik : kelas pajak, pajak pertambahan nilai, fasilitas ppn
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 10 Maret 2020 | 16:52 WIB
PENGADILAN PAJAK (1)
Selasa, 10 Maret 2020 | 15:10 WIB
KELAS PAJAK
Senin, 09 Maret 2020 | 15:55 WIB
KELAS PAJAK
Kamis, 05 Maret 2020 | 13:41 WIB
REKONSILIASI FISKAL (7)
berita pilihan
Kamis, 02 April 2020 | 19:51 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Kamis, 02 April 2020 | 18:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 02 April 2020 | 17:53 WIB
KABUPATEN LANDAK
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Kamis, 02 April 2020 | 16:49 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK
Kamis, 02 April 2020 | 16:41 WIB
PMK 23/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:39 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 02 April 2020 | 16:25 WIB
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK