Kelas Pajak

Dalam penghitungan pajak air permukaan, nilai perolehan air permukaan menjadi dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika wajib pajak mengajukan keberatan pajak.

Dalam UU KUP dan aturan turunannya, tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai definisi keberatan.

Merujuk pada Pasal 19 ayat (4) UU PDRD, kewenangan pemerintah daerah untuk mengubah tarif pajak tersebut dapat dilakukan dalam dua hal.