Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Mekanisme Baru Pemotongan Pajak Rokok

A+
A-
2
A+
A-
2
Mekanisme Baru Pemotongan Pajak Rokok

JAKARTA, DDTCNews – Kabar mengenai mekanisme baru pemotongan pajak rokok mewarnai media nasional pagi ini, Senin (8/10). Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Pemerintah menjamin tidak akan asal memotong pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional (JKN). Pasanya, sebelum dipotong, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.

Kabar lainnya mengenai rencana penurunan tarif PPh imbal hasil obligasi yang terus dimatangkan. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pendalaman pasar dalam rangka stabilisasi pasar keuangan yang kerap terhempas saat menghadapi volatilitas global.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Masih Turun, Ini Rencana Langkah DJP

Berikut ulasan berita selengkapnya:

  • Pajak Rokok Dipotong 37,5%

Mekanisme pemotongan ditentukan dalam tiga aspek. Pertama, bagi daerah yang memiliki anggaran kontribusi JKN sebesar 37,5% tidak akan dilakukan pemotongan. Kedua, jika kurang dari 37,5% maka pemotongan dilakukan atas selisih dari 37,5%. Ketiga, pemerintah akan memotong 37,5% jika pemerintah daerah sama sekali tidak menganggarkan kontribusi untuk JKN dalam APBD.

  • Penurunan Tarif PPh Imbal Hasil Obligasi Dimatangkan

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi apakah skema pengenaan pajak imbal hasil obligasi tersebut sudah optimal, termasuk melakukan benchmarking dengan negara-negara lain. Apalagi saat ini perlaukan imbal hasil bunga obligasi sangat bervariasi.

Baca Juga: Pelaksanaan Insentif Pajak dan Beleid Baru Jadi Perhatian Publik
  • PPh Obligasi Pemerintah Dikaji Ulang

Khusus untuk obligasi pemerintah, otoritas fiskal juga sedang mengkaji efektivitas pengenaan PPh-nya. Pemerintah menduga pengenaan pajak tersebut selama in hanya meninggikan kupon bunga obligasi yang artinya beban pemerintah masih tetap tinggi meski mendapatkan PPh imbal hasil obligasi.

  • Tarif PPnBM Sedan Diusulkan Dipangkas

Kementerian Perindustrian ingin insentif fiskal berupa penurunan hingga penghapusan PPnBM untuk mobil sedan dan kendaraan listrik. Kemenperin mengusulkan agar perhitungan tarif PPnBM tidak lagi berdasarkan tipe kendaraan, ukuran mesin, dan peranti penggerak, melainkan berdasarkan hasil uji emisi karbondioksida dan volume silinder. Tarif yang diusulkan 0%-50%. Semakin rendah emisi dan volume mesinnya, pajak yang dibayarkan semakin murah.

  • IMF: Masih Ada Peluang

IMF menyatakan peluang untuk menjaga momentum ekspansi pertumbuhan ekonoi global masih terbuka. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan negara-negara perlu mengurangi risiko keuangan dan fiskal dengan memperkuat ketahanan sektor keuangan dan membangun kembali ruang kebijakan. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah Buka Ruang Perpanjangan Waktu Pemberian Insentif Pajak
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak rokok
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 27 April 2020 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 25 April 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 24 April 2020 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 23 April 2020 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI