BERITA TERKINI
ORANG pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) wajib membayar pajak penghasilan. Namun, kewajiban tersebut dikecualikan bagi wajib pajak tertentu.
Salah satunya wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan. Ketentuan mengenai pengecualian pembayaran pajak atas penghasilan dari PHTB diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2009.
Pengecualian pajak atas penghasilan dari PHTB dapat diberikan jika diterbitkannya surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan tata cara mengajukan permohonan SKB tersebut.
Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2009, permohonan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan diajukan oleh ahli waris. Permohonan diajukan tertulis dan disampaikan ke KPP terdaftar.
Format permohonan SKB bisa dilihat pada Lampiran I PER-30/PJ/2009. Kemudian, permohonan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format sesuai dengan lampiran IV PER-30/PJ/2009.
Setelah itu, Kepala KPP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal permohonan SKB atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap.
Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala KPP tidak memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan SKB paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.
Jika permohonan SKB ditolak, Kepala KPP harus menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada wajib pajak dengan format sesuai dengan Lampiran VI PER-30/PJ/2009. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)
