Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Larangan Diskriminasi terhadap Status Kewarganegaraan

0
0

Dalam konteks tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), istilah diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Tujuan diadakannya pasal terkait non-diskriminasi dalam P3B, yaitu untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil.

Prinsip untuk tidak diperlakukan diskriminasi (prinsip non-diskriminasi) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan fundamental hukum yang terpenting. Hersh Lauterpach menyatakan “The claim to equality before Law is in a substantial sense the most fundamental of the rights of man.” Prinsip non-diskriminasi telah ada sebelum keberadaan P3B. Prinsip non-diskriminasi dalam P3B versi OECD Model terdapat dalam Pasal 24.

Diskriminasi dalam konteks Pasal 24 OECD Model dapat diartikan sebagai: (i) perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama (dapat diperbandingkan); atau (ii) perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama (dapat diperbandingkan).

OECD Model melarang perlakuan pajak yang berbeda atas dasar status kewarganegaraan. Dalam konteks ini, OECD secara tegas menyatakan bahwa setiap negara yang mengadakan P3B dilarang melakukan diskriminasi atas subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B berdasarkan status kewarganegaraan dalam mengaplikasikan ketentuan P3B.

Pasal 24 ayat (1) OECD Model mengatur tentang larangan untuk mengenakan pajak yang kurang menguntungkan atas dasar kewarganegaraan dari subjek pajak.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) OECD Model tersebut di atas, misal Subjek Pajak D yang mempunyai status kewarganegaraan di negara asalnya yaitu Negara D, tidak boleh dikenakan pajak secara lebih berat di negara lainnya, misal, di negara sumber penghasilan (Negara S), dibandingkan dengan subjek pajak, misal Subjek Pajak S, yang merupakan warganegara dari Negara S. Prinsip non-diskriminasi ini berlaku dengan syarat kondisi antara Subjek Pajak D dan Subjek Pajak S adalah sama. Misalnya, sama-sama menjadi subjek pajak dalam negeri Negara S.

Diskriminasi pemajakan dapat diperkenankan apabila status subjek pajak antara Subjek Pajak D dan Subjek Pajak S berbeda. Yaitu, terkait perbedaan status antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, bukan karena perbedaan warganegara.

Topik : P3B, tax treaty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:40 WIB
SEJARAH PAJAK
Minggu, 23 Desember 2018 | 09:12 WIB
PILPRES 2019
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Minggu, 01 April 2018 | 22:45 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 26 April 2019 | 17:13 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 25 Juni 2018 | 12:12 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 21 Maret 2018 | 23:30 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:15 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 30 September 2018 | 07:13 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 02 Juli 2018 | 07:48 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 23 Desember 2018 | 09:12 WIB
PILPRES 2019