Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:28 WIB
PENGENDALIAN IMPOR
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:02 WIB
RAPBN 2019
 
Review
Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:12 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY (2)
Senin, 13 Agustus 2018 | 15:00 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
 
Data & alat
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:11 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 AGUSTUS 2018
Rabu, 08 Agustus 2018 | 09:34 WIB
KURS PAJAK 8-14 AGUSTUS 2018
Rabu, 01 Agustus 2018 | 09:41 WIB
KURS PAJAK 1-7 AGUSTUS 2018
 
Komunitas
Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:24 WIB
SEMINAR NASIONAL
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 16:02 WIB
LOMBA PAJAK NASIONAL MAHASISWA 2018
Kamis, 09 Agustus 2018 | 16:43 WIB
TALKSHOW PAJAK-STIAMI
 
Reportase

Larangan Diskriminasi terhadap Status Kewarganegaraan

0

Dalam konteks tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), istilah diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Tujuan diadakannya pasal terkait non-diskriminasi dalam P3B, yaitu untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil.

Prinsip untuk tidak diperlakukan diskriminasi (prinsip non-diskriminasi) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan fundamental hukum yang terpenting. Hersh Lauterpach menyatakan “The claim to equality before Law is in a substantial sense the most fundamental of the rights of man.” Prinsip non-diskriminasi telah ada sebelum keberadaan P3B. Prinsip non-diskriminasi dalam P3B versi OECD Model terdapat dalam Pasal 24.

Diskriminasi dalam konteks Pasal 24 OECD Model dapat diartikan sebagai: (i) perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama (dapat diperbandingkan); atau (ii) perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama (dapat diperbandingkan).

OECD Model melarang perlakuan pajak yang berbeda atas dasar status kewarganegaraan. Dalam konteks ini, OECD secara tegas menyatakan bahwa setiap negara yang mengadakan P3B dilarang melakukan diskriminasi atas subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B berdasarkan status kewarganegaraan dalam mengaplikasikan ketentuan P3B.

Pasal 24 ayat (1) OECD Model mengatur tentang larangan untuk mengenakan pajak yang kurang menguntungkan atas dasar kewarganegaraan dari subjek pajak.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) OECD Model tersebut di atas, misal Subjek Pajak D yang mempunyai status kewarganegaraan di negara asalnya yaitu Negara D, tidak boleh dikenakan pajak secara lebih berat di negara lainnya, misal, di negara sumber penghasilan (Negara S), dibandingkan dengan subjek pajak, misal Subjek Pajak S, yang merupakan warganegara dari Negara S. Prinsip non-diskriminasi ini berlaku dengan syarat kondisi antara Subjek Pajak D dan Subjek Pajak S adalah sama. Misalnya, sama-sama menjadi subjek pajak dalam negeri Negara S.

Diskriminasi pemajakan dapat diperkenankan apabila status subjek pajak antara Subjek Pajak D dan Subjek Pajak S berbeda. Yaitu, terkait perbedaan status antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, bukan karena perbedaan warganegara.

Topik : P3B, tax treaty
artikel terkait
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:50 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 19 Juni 2016 | 05:10 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 11 Juli 2016 | 08:29 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Sabtu, 01 April 2017 | 09:50 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Sabtu, 12 Mei 2018 | 14:59 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 05 Oktober 2016 | 18:03 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (25)
Kamis, 06 Oktober 2016 | 06:28 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (26)
Rabu, 21 Maret 2018 | 23:30 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 22 September 2016 | 16:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (13)
Jum'at, 23 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (14)
Jum'at, 07 Oktober 2016 | 05:26 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (27)
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:40 WIB
SEJARAH PAJAK
Sabtu, 24 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (15)
Terpopuler
0