Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Laporan Realisasi Insentif Tahun Lalu Keliru, Masih Bisa Dibetulkan?

A+
A-
11
A+
A-
11
Laporan Realisasi Insentif Tahun Lalu Keliru, Masih Bisa Dibetulkan?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Ben, staf keuangan salah satu perusahaan di Sumatra Utara. Sejak Oktober tahun lalu, perusahaan tempat saya bekerja sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Belakangan ini, saya baru menyadari terdapat kekeliruan data yang saya masukkan untuk pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pada Desember 2020.

Bagaimana dampaknya terhadap saya? Apakah saya masih dapat memperbaiki laporan tersebut? Jika bisa, kapan paling lambat dapat saya laporkan?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Ben atas pertanyaannya. Pertama-tama, perlu dipastikan terlebih dahulu laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP pada masa pajak Desember 2020 telah dilaporkan sebelum 20 Januari 2021.

Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (4) PMK 86/2020 (yang pada Januari 2021 masih berlaku):

Pemberi Kerja menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah …. paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Jika pelaporan dilakukan setelah 20 Januari 2021 maka otomatis perusahaan selaku pemberi kerja tidak lagi berhak memanfaatkan insentif tersebut untuk masa pajak Desember 2020. Dalam hal ini, pemberi kerja wajib menyetor PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selanjutnya, dengan asumsi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif dilakukan tepat waktu, bagaimana menyikapi kekeliruan dalam laporan tersebut?

Atas hal ini, pembetulan masih dapat dilakukan. Untuk kesalahan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pada masa pajak Desember 2021, pembetulan dapat dilakukan paling lambat pada 28 Februari 2021.

Hal ini dapat kita pahami dari Pasal 4 ayat (5) dan (7) PMK 9/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

(5) Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(7) Pemberi Kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pertanyaan selanjutnya, form manakah yang dapat digunakan untuk pembetulan tersebut?

Atas hal ini, kita dapat menggunakan form yang sama dengan form pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Informasi ini mengacu pada Pasal 4 ayat (8) yang berbunyi:

Pembetulan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat berguna.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait dengan Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 86/2020, PMK 9/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

radila novenia wisnuputri

Selasa, 16 Februari 2021 | 13:55 WIB
maaf bapak, saya ingin menanyakan tambahan. apabila yang salah bukan di bulan desember tp di awal-awal tahun seperti mei atau juni ada yang salah input pph 21 DTP nya cara pembetulannya bagaimana ya? terimakasih sebelumnya
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Indeks Efektivitas Tinggi, DJP Pertahankan Penyuluhan Pajak Daring

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:30 WIB
APBN 2021

Hingga September 2021, Utang Pemerintah Sudah Rp6.711 Triliun

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:08 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM