Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Lagi, Artikel Pajak Profesional DDTC Masuk Publikasi Internasional

A+
A-
6
A+
A-
6
Lagi, Artikel Pajak Profesional DDTC Masuk Publikasi Internasional

DALAM era sistem pajak modern, kepatuhan kooperatif kerap direkomendasikan sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam sistem perpajakan. Hal ini terbukti nyata di berbagai negara maju yang sudah menerapkan.

Sebab, dengan masifnya perkembangan teknologi, terdapat peluang untuk meningkatkan kolaborasi antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Harapan akan terwujudnya hubungan baru berbasis kepercayaan dan transparansi menjadi mungkin melalui dukungan digitalisasi.

Lantas, bagaimana kepatuhan kooperatif dapat diterapkan beriringan dengan digitalisasi di negara berkembang?

Baca Juga: Warga DKI Bisa Gratis PBB 100%? Bagaimana Caranya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dirangkai dalam publikasi berjudul Developing a Cooperative Compliance Model for Large Developing Economies: Justification, Prerequisites, and Administrative Design.

Publikasi tersebut ditulis oleh profesional DDTC, yaitu Manager of DDTC Fiscal Research and Advisory Denny Vissaro. Tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dari buku keluaran Routledge yang direncanakan terbit pada Juli 2022 berjudul Taxation in the Digital Economy New Models in Asia and the Pacific.

Bab buku yang disunting oleh Chris Evans, Farhad Taghizadeh, Nella Sri Hendriyetti, dan Chul Ju Kim tersebut mengulas proses kepatuhan kooperatif dapat diadopsi menjadi sebuah pendekatan dalam negara berkembang pada era digitalisasi, terutama yang memiliki populasi yang besar dan geografi yang luas. Kepatuhan kooperatif dipandang sebagai sebuah kerangka kerja hubungan berbasis kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Pendekatan tersebut dapat menjadi solusi dari permasalahan pajak yang kerap tak terselesaikan. Beberapa di antaranya termasuk rasio pajak yang rendah, biaya kepatuhan yang relatif tinggi, dan penerimaan pendapatan yang rendah dari pajak penghasilan orang pribadi.

Pada prinsipnya, kepatuhan kooperatif ditunjuk untuk membangun serta menjaga hubungan antara kedua belah pihak. Hasilnya, diharapkan otoritas pajak dapat memberi kepastian dan transparansi kepada wajib pajak.

Dalam pembahasannya, penulis juga menjelaskan bahwa perumusan kebijakan pajak yang partisipatif, compliance risk management (CRM), dan upaya penyederhanaan administrasi pajak menjadi prasyarat mutlak dalam membangun paradigma kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: Simak! Cara Mendapatkan Fasilitas Dividen Bebas Pajak dan Syaratnya

“Ketika kepatuhan kooperatif akan segera dilaksanakan, terdapat tiga faktor penting yang perlu dipenuhi: (i) kapasitas sumber daya manusia; (ii) manajemen data yang efektif; (iii) pengaturan yang efektif untuk mekanisme program,” ungkap penulis dalam tulisannya.

Penulis kemudian memberi rekomendasi cara otoritas pajak dapat mulai melaksanakan cooperative compliance. Otoritas pajak dapat mulai menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan besar yang terbukti kooperatif.

Setelah berbagai tantangan terselesaikan dan aspek administrasi telah dipersiapkan, otoritas pajak dapat merancang prasyarat kepatuhan kooperatif yang lebih besar, spesifik, dan objektif.

Baca Juga: Kriteria Wajib Pajak yang Harus Menyelenggarakan Pencatatan

Lebih lanjut, penulis juga mencatat diperlukan kehati-hatian untuk mencegah timbulnya ketidakpercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Untuk itu, dukungan teknologi, fleksibilitas administrasi, dan tata kelola yang jelas sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan kooperatif yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai kepatuhan kooperatif dan aspek penerapannya dikupas secara komprehensif. Kita diajak untuk memaknai kepatuhan kooperatif dan praktik terbaiknya secara kontekstual bagi negara berkembang.

Berisikan 13 bab, buku ini ditulis oleh berbagai praktisi, akademisi, dan penyusun kebijakan perpajakan di Asia Pasifik. Beberapa penulis ternama di antaranya termasuk Chris Evans, Jennie Granger, dan Adrian Sawyer.

Baca Juga: Lebih dari 2.000 Istilah Terangkum di Glosarium Perpajakan ID

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : buku, buku pajak, resensi buku, DDTC, DDTC FRA, literasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 November 2022 | 11:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Harus Tahu, Cek Lagi Beda Pembukuan dan Pencatatan

Selasa, 22 November 2022 | 15:57 WIB
DDTC ACADEMY - SEMINAR

Meneropong Masa Depan Pajak di Seminar Tax Outlook 2023

Selasa, 22 November 2022 | 15:55 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Pahami Transfer Pricing Atas Aset Tidak Berwujud di Webinar Ini!

Selasa, 22 November 2022 | 11:15 WIB
PENELITIAN PAJAK

Masyarakat Bisa Lakukan Riset Perpajakan di DJP, Simak Syaratnya

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala