Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

A+
A-
0
A+
A-
0
Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (foto: treasury.gov)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta anggota Kongres AS dari Partai Demokrat untuk turut mendukung usaha pemerintah dalam menindak para pengelak pajak.

Menteri keuangan meminta dukungan dari Partai Demokrat atas beleid baru yang memuat klausul tentang kewajiban pihak ketiga untuk melaporkan data dan informasi perpajakan kepada Internal Revenue Service (IRS).

"Rezim pelaporan informasi perpajakan yang komprehensif diperlukan sehingga wajib pajak tidak melakukan pengelakan pajak melalui strategi-strategi keuangan tertentu," katanya dalam surat yang dikirimkan kepada House Ways and Means Committee, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Yellen menjamin ketentuan tersebut tidak akan dimanfaatkan oleh IRS untuk melakukan intensifikasi pajak terhadap kelompok kelas menengah. Menurutnya, ketentuan tersebut diperlukan untuk melacak penghasilan orang-orang kaya yang selama ini sulit terdeteksi.

"Narasi-narasi yang menyatakan rezim pelaporan data dan informasi akan digunakan untuk menindak masyarakat kelas menengah AS secara umum itu tidak benar," katanya seperti dilansir thehill.com.

Sebagaimana yang dituliskan pemerintah pada General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, minimnya informasi mengenai penghasilan yang diterima korporasi telah menimbulkan tax gap sebesar US$166 miliar per tahun.

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang tersebut di antaranya disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia. Hal ini membuat ketidakpatuhan wajib pajak tak dapat dideteksi oleh IRS secara mudah.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan adanya kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan data dan informasi perpajakan kepada IRS yang di dalamnya mencakup gross inflow dan outflow pada suatu rekening. (rig)

Baca Juga: DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya
Topik : amerika serikat, menteri keuangan as janet yellen, informasi perpajakan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 23 September 2021 | 10:24 WIB
Indonesia juga perlu untuk melakukan hal serupa, karena taxing rich people merupakan potensi penerimaan negara dan juga akan memberikan asas keadilan secara vrtikal
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak