Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Krisis Tabung Oksigen, Negara Bagian Minta Pembebasan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Krisis Tabung Oksigen, Negara Bagian Minta Pembebasan Pajak

Pasien yang menderita penyakit Covid-19 tengah menerima perawatan di dalam bangsal gawat darurat di Rumah Sakit Keluarga Suci di New Delhi, India, Kamis (29/4/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui/WSJ/sa.

KOLKATA, DDTCNews – Pemerintah Negara Bagian West Bengal meminta pemerintah pusat untuk memberikan keringanan pajak atas impor barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kasus Covid-19 mengalami lonjakan drastis di seantero India, termasuk West Bengal. Untuk itu, perlu ada kebijakan pajak yang mampu memperlancar suplai barang-barang yang dibutuhkan mulai dari obat-obatan hingga tabung oksigen.

"Mengingat tarif PPN dan bea masuk adalah kewenangan pemerintah pusat, saya meminta pemerintah pusat membebaskan pengenaan PPN dan bea masuk atas impor barang-barang yang diperlukan," ujar Chief Minister West Bengal Mamata Banerjee, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Banerjee menceritakan West Bengal mendapatkan tawaran hibah dari banyak organisasi, individu, dan lembaga donor. Hibah yang ditawarkan antara lain tabung oksigen dan obat-obatan yang diperlukan untuk merawat pasien yang tertular Covid-19.

Namun, banyak lembaga donor yang meminta pungutan atas impor barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dibebaskan. Namun demikian, pungutan tersebut bukan kewenangan West Bengal selaku negara bagian.

"Donasi ini amat dibutuhkan negara bagian untuk menutup gap suplai dan permintaan yang timbul akibat lonjakan kasus Covid-19," katanya seperti dilansir ndtv.com.

Baca Juga: Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Banerjee mencatat permintaan tabung oksigen di West Bengal terus melonjak. Tercatat, permintaan tabung oksigen sudah mencapai 470 metrik ton per hari. Pada saat bersamaan, tabung oksigen hasil produksi West Bengal dialokasikan ke negara bagian lain.

Sementara itu, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menuturkan obat-obatan dan tabung oksigen tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dia khawatir produsen dalam negeri mengalami kerugian dari kebijakan pembebasan PPN.

"Bila pembebasan GST diberikan, produsen domestik tidak akan bisa mengkreditkan pajak masukan dan nantinya malah akan dibebankan kepada konsumen," ujar Sitharaman melalui akun Twitter resminya. (rig)

Baca Juga: Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak

Topik : india, west bengal, PPN, pandemi covid-19, pembebasan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Jum'at, 17 September 2021 | 16:30 WIB
BELGIA

Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah