Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

KPK Rekomendasikan Tiga Kebijakan Pajak Untuk DKI Jakarta

A+
A-
0
A+
A-
0
KPK Rekomendasikan Tiga Kebijakan Pajak Untuk DKI Jakarta

Ilustrasi. Suasana Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) tampak dari ketinggian di gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (5/8/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan tiga kebijakan perihal perpajakan untuk Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan tiga poin yang diusulkan tersebut antara lain keringanan pajak dan penghapusan piutang pajak, optimalisasi pajak, dan perluasan tax clearance system.

Dari ketiga kebijakan tersebut, lanjutnya, pelaksanaan kebijakan keringanan pajak dan penghapusan piutang pajak perlu terlebih dahulu dilakukan evaluasi peraturan daerah oleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Meninjau Netralitas Pemberian Advis dari Otoritas Pajak

"Termasuk tumpang-tindih beberapa produk hukum, seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, dan surat edaran. Ini perlu untuk menghindari kemungkinan fraud atau conflict of interest," katanya, dikutip Kamis (13/8/2020).

Aida menyadari keringanan pajak dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Meski begitu, ia berharap pemberian keringanan pajak tepat sasaran, tidak memihak pada kepentingan tertentu, dan harus berdasarkan kajian yang memadai.

"Apabila penuh risiko, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menghindari memberi keringanan pajak," tutur Aida.

Baca Juga: Diperpanjang Lagi! Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 30 Oktober

Guna mengoptimalkan penerimaan pajak, pemprov juga didorong untuk menggencarkan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan stakeholder lainnya yang terkait.

Terkait dengan piutang pajak, pemprov diminta menjalin kerja sama dengan Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kanwil Ditjen Pajak (DJP) setempat ataupun pihak terkait lainnya.

Dalam hal tax clearance, KPK meminta pemprov untuk memperluas implementasi sistem tax clearance sehingga dapat mencakup seluruh jenis pajak baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Baca Juga: Wuih, Target Pajak Kota Ini Sudah Terlampaui

Sistem elektronik tax clearance harus terintegrasi dan berbasis nomor induk kependudukan (NIK), nomor objek pajak (NOP), atau lainnya untuk diintegrasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain soal pajak, KPK juga meminta pemprov mengintegrasikan seluruh data yang ada mulai dari barang milik daerah (BMD), surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT), hingga pajak daerah.

“Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta yang tidak terkait dengan Covid-19 harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sebut Aida dikutip dari validnews.

Baca Juga: Wah, Realisasi Setoran PBB di Jakarta Sudah Tembus Rp5,9 Triliun

Lalu, KPK juga meminta pemprov mempercepat upaya sertifikasi aset. Hal ini dikarenakan, pencatatan dan sertifikasi aset yang tidak rapi cenderung menyebabkan timbulnya sengketa atas aset dan tumpang tindihnya aset-aset yang ada. (rig)

Topik : dki jakarta, kpk, kebijakan pajak, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 13:41 WIB
BEPS ACTION
Jum'at, 25 September 2020 | 12:29 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jum'at, 25 September 2020 | 12:06 WIB
PROVINSI BALI
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0