Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Kinerja Penerimaan Perpajakan Fluktuatif, Ini Penjelasan Pemerintah

A+
A-
4
A+
A-
4
Kinerja Penerimaan Perpajakan Fluktuatif, Ini Penjelasan Pemerintah

Ilustrasi. Perajn memproduksi kerajinan rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (14/5/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
 

JAKARTA, DDTCNews – Selama lima tahun terakhir, kinerja penerimaan perpajakan fluktuatif. Pemerintah memberikan penjelasan terkait performa tersebut.

Penjelasan disampaikan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021. Pertumbuhan penerimaan perpajakan selama 2015 hingga 2019 secara berurutan sebesar 8,2%, 3,6%, 4,6%, 13,0%, dan 1,8%.

“Kinerja perpajakan yang berfluktuatif tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional,” demikian penjelasan pemerintah dalam dokumen itu, seperti dikutip pada Rabu (27/5/2020).

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

Dari sisi domestik, jelas pemerintah, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi tumpuan penerimaan perpajakan sangat menentukan capaian kinerja penerimaan perpajakan. Selain itu stabilitas konsumsi masyarakat juga turut mempengaruhi capaian penerimaan, khususnya PPN.

Selanjutnya, dari sisi perdagangan internasional, kinerja penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Porsi penerimaan dari kegiatan impor cukup besar.

“Sehingga besarnya penerimaan perpajakan juga ditentukan juga oleh naik turunnya volume dan nilai impor, serta perkembangan perekonomian domestik dan internasional,” imbuh pemerintah.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

Selain itu, pemerintah mengungkapkan kinerja penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan perpajakan yang dilaksanakan. Beberapa kebijakan itu berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain pertama, penurunan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2015 dan 2016. Kedua, pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2017-2018. Ketiga, penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM pada 2018.

Keempat, tax holiday dan tax allowance pada 2018 dan 2019. Kelima, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap tahun, kecuali pada 2019. Selain itu, pada 2020, pemerintah menerapkan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) baru dan pengenaan cukai terhadap kantong plastik belanja sekali pakai dalam rangka mendukung perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.

Baca Juga: Investor Generasi Z Bertambah, Penjualan ORI-017 Tembus Rp18,3 Triliun

“Usulan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 melalui rapat pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR akhirnya berhasil disepakati dan disetujui pada awal tahun 2020,” imbuh pemerintah.

Tidak hanya itu, pemerintah menyatakan kinerja administrasi perpajakan juga secara langsung mempengaruhi keberhasilan pemungutan perpajakan di Indonesia. Perbaikan sistem administrasi dan penguatan database perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan SPT elektronik, e-faktur, pelayanan mobile tax unit telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

“Selain itu, percepatan layanan restitusi tahun 2018 dan 2019 telah membantu wajib pajak untuk menjaga kelancaran aktivitas usahanya,” kata pemerintah dalam dokumen tersebut. (kaw)

Baca Juga: Perusda Soppeng Kantongi Izin KIHT Perdana di Indonesia
Topik : penerimaan pajak, perpajakan, KEM-PPKF 2021, Kemenkeu, DJP, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 14:21 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 10 Juli 2020 | 12:15 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 11:21 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:21 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK