AFRIKA SELATAN

Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 September 2019 | 15:23 WIB
Kesal Korupsi Terus Berlangsung, Masyarakat Tahan Pembayaran Pajak

Ilustrasi bendera Afrika Selatan.

JOHANNESBURG, DDTCNews – Permasalahan korupsi bertahun-tahun membuat masyarakat menahan pembayaran pajaknya. Kondisi yang muncul karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas ini berisiko membuat negara mencari bailout internasional.

Komisioner South African Revenue Services (SARS) Edward Kieswetter mengatakan hilangnya kepercayaan individu maupun perusahaan terhadap otoritas telah meningkatkan penghindaran maupun penipuan pajak. Hal ini membuat pemerintah kehilangan miliaran rand.

“Penahanan dana [pajak] itu pada akhirnya berisiko mengarah pada bailout internasional dari organisasi seperti International Monetary Fund (IMF),” ujarnya, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Menurutnya, berkurangnya kepercayaan publik akan berisiko memberikan justifikasi bahwa secara moral dibenarkan untuk menahan atau memanipulasi pajak. Justifikasi tersebut berisiko memperparah keadaan.

SACS, lembaga pemasaran dan konsultasi yang fokus pada riset nasional, mengadakan survei untuk melihat kredibilitas berbagai institusi di pemerintahan. Direktur Riset dan Juru Bicara SACS Reza Omar mengatakan survei ini dilakukan terhadap 1.300 orang Afrika Selatan berusia 18 tahun ke atas.

Penelitian telah mengungkapkan bahwa ada penurunan kepercayaan untuk SARS antara kuartal I dan kuartal II pada tahun lalu. Angka tercatat memburuk dari 62% menjadi 55% karena adanya penangkapan oknum dan malaadministrasi di Nugent Commission pada awal 2018.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Selain itu, 56% orang Afrika Selatan juga kehilangan kepercayaan SAR saat mantan Komisioner SARS Tom Moyane diberhentikan dari lembaga tersebut. Ekonomi yang paling maju di Afrika ini telah mengalami penurunan tajam dari sisi pendapatan sejak 2015 karena pelemahan ekonomi dan tidak efisiennya administrasi.

Pertumbuhan kepercayaan meningkat dari 56% pada kuartal terakhir tahun lalu menjadi 59% pada kuartal I/2019. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh pengumuman SARS yang bertujuan untuk menyelidiki klaim penggelapan pajak yang timbul dari Zondo Commission ke State Capture.

Sekadar informasi, State Capture merupakan jenis korupsi politik dimana kepentingan pribadi mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara untuk keuntungan pribadi.

Baca Juga:
Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Selain itu, ada kemajuan 5 persen selama 12 bulan, 55 persen orang menaruh kepercayaan pada SARS pada kuartal kedua 2018 dibandingkan dengan 60% pada kuartal 2019.

Pada kuartal II/2019 penduduk Afrika Selatan mempercayai SARS sebagai institusi yang dapat berubah dan berkembang dari tahun ke tahun. Namun, terlepas dari pengumpulan data riset tersebut, IMF belum menetapkan Afrika Selatan sebagai negara yang mencapai titik bailout. (MG-avo/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Minggu, 10 Maret 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Sosialisasikan Antikorupsi, KPP Imbau Wajib Pajak Tak Gratifikasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?